Pemda DIY Akui Kinerja Belum Sempurna, DPRD Tekankan Perlu Perbaikan Data dan Dana Desa

Tribunjogja.com Yogyakarta --- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) mencatatkan capaian signifikan dalam tata kelola pemerintahan selama tahun anggaran 2024. 

Hal ini terungkap dalam diskusi bertajuk Live Ngobrol Parlemen yang mengangkat tema “Membaca LKPJ Gubernur DIY Tahun 2024”, Sabtu (12/4/2025). 

Namun demikian, sejumlah tantangan terutama di sektor kesejahteraan masyarakat masih memerlukan perhatian serius.

Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) DIY, Danang Setiadi, S.I.P., M.T., menegaskan bahwa dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Pemda DIY mengedepankan transparansi dan akurasi.

“Jika target tidak tercapai, ya disampaikan sebagaimana adanya. Ini menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujar Danang.

Dalam aspek tata kelola, DIY kembali meraih predikat AA untuk akuntabilitas kinerja dari Kementerian PAN-

Predikat tersebut merupakan yang keenam atau ketujuh kali secara berturut-turut dan menjadikan DIY sebagai salah satu dari tiga daerah yang meraihnya di tahun 2024, bersama Kota Surabaya dan Banyuwangi.

Selain itu, pengelolaan keuangan DIY juga mencatat capaian impresif. 

Pemerintah daerah ini kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Reformasi birokrasi juga dinilai berada pada peringkat tertinggi secara nasional.

“Tak heran jika banyak pemerintah daerah dari luar DIY datang untuk studi banding, baik ke Pemda maupun DPRD,” imbuh Danang.

Meski prestasi tata kelola tinggi, beberapa indikator kesejahteraan masyarakat belum menunjukkan hasil optimal. Salah satu yang menonjol adalah angka kemiskinan, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 10,4 persen. 

Angka ini tertinggi secara nasional dari sisi persentase, meskipun jumlah absolutnya tidak sebesar daerah lain.

“Target kita adalah 10,16 persen. Jadi sebenarnya kita belum berhasil mencapai target tersebut,” kata Danang. 

Namun, ia mencatat bahwa laju penurunan kemiskinan DIY justru yang tertinggi secara nasional.