Ibu-Ibu di Jogja Turun ke Jalan, Suarakan Penolakan Tindakan Represif pada Demonstrasi Mahasiswa

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas Suara Ibu Indonesia turun ke jalan untuk menyuarakan keresahannya.

Salah satu keresahannya adalah tindak kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi penolakan revisi Undang-undang TNI.

Koordinator Aksi, Sari Oktafiana, menyatakan keprihatinannya atas tindakan represif yang dilakukan polisi dan TNI kepada mahasiswa yang melakukan demonstrasi.

Ia menyebut ada 136 kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi dan 12 kasus kekerasan dilakukan oleh TNI.

Menurut dia, praktik kekerasan tersebut melanggar hak asasi manusia, mengancam kebebasan berpendapat, dan melawan konstitusi.

Kekerasan pada warga sipil juga menjadi salah satu tanda kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia dan praktik menyempitkan ruang sipil.

“Kami ini hanya volunteer, kami resah dan peduli. Kami menolak aksi kekerasan aparat dan TNI ketika aksi demonstrasi di Jogja, Jakarta, dan kota-kota lain. Kami khawatir, kalau kami nggak bersuara, nanti semakin represif,” katanya usai aksi di Titik 0 Kilometer Yogyakarta, Sabtu (29/03/2025).

“Kami bergerak untuk melindungi anak-anak kita. Saya ibu dari empat mahasiswa, yang kemarin juga turun ke jalan. Saya juga khawatir anak saya mendapatkan tindakan represif. Kami memperjuangkan kemanusiaan, perdamaian, dan demokrasi yang sehat,” sambungnya.

Baca juga: Kendaraan Pemudik yang Keluar di Exit Tol Tamanmartani Sleman Hampir Capai 700 Mobil per Jam

Dalam aksi tersebut, ibu-ibu juga menyuarakan penolakan revisi UU TNI. Penolakan tersebut dituliskan dalam kalimat-kalimat unik, seperti “Kalau TNI duduk di kursi sipil, rakyat duduk dimana”, “Ibu-ibu sukanya Givenchy, bukan dwi funk sea”, “Pilih balik ke barak atau dikutuk jadi batu”, “Ibu-ibu bukan cuma bisa arisan, tapi bersuara untuk keadilan”, dan lain-lain.

Sari melanjutkan dwifungsi TNI dapat membuka ruang bagi menguatnya militerisme, menyempitkan ruang sipil, memperburuk situasi hak asasi manusia di Indonesia dan meningkatkan potensi kembalinya otoritarianisme. 

Keterlibatan aparat keamanan dalam urusan sipil, hanya akan memperpanjang siklus kekerasan dan mempersempit ruang demokrasi bagi masyarakat.

“Sudah ada fungsinya masing-masing, jangan sampai melanggar yang tidak seharusnya. Kemudian pembahasan RUU TNI ini kan juga sangat tertutup, tidak ada ruang diskusi. Ketika DPR sudah bebal telinganya, ya kami pakai jalur-jalur lain,” lanjutnya.

Ia pun mengajak ibu-ibu lain untuk melek politik. Pasalnya hampir seluruh aspek kehidupan ini merupakan produk politik yang juga berdampak pada ibu-ibu.

“Nggak ada yang nggak berhubungan dengan politik. Inflasi yang luar biasa, efisiensi dimana, harga Minyakita yang sekarang dikorupsi, LPG, itu juga politik. Ibu-ibu juga harus melek politik,” imbuhnya.