Ekonom FEB UGM: Evaluasi APBN Perlu Berbasis Bukti Empiris
Selama dua bulan pertama tahun 2025, penerimaan negara mencapai Rp 316,9 triliun, sementara realisasi belanja negara mencapai Rp 348,1 triliun.
Penulis: Ardhike Indah | Editor: Muhammad Fatoni
lihat foto
Dikatakan dia, pemerintah perlu melakukan pemantauan efektivitas kebijakan di sepanjang rantai hasil (results chain) untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal.
“Harus memantau di sepanjang rantai hasil sehingga kinerja yang kurang dapat diidentifikasi dan diatasi,” tuturnya.
Pengembangan logika intervensi yang lebih kuat untuk intervensi, lanjut Evi, akan mengidentifikasi lebih jelas langkah-langkah antara yang utama dalam mencapai hasil.
Selain itu, juga dalam menetapkan pengukuran untuk memantau apakah langkah-langkah tersebut tercapai.
Misalnya, sektor infrastruktur harus lebih berfokus pada pemeliharaan untuk menghindari rehabilitasi yang mahal dan masalah keselamatan di kemudian hari.
“Syarat kinerja pemerintahan yang lebih baik adalah kombinasi dari kapasitas institusional dan political will,” jelasnya. (*)
| FEB UGM Luncurkan SBSF untuk Dorong Praktik Keberlanjutan di Pendidikan Tinggi Bidang Bisnis |
|
|---|
| Pakar Ekonomi Syariah UMY Sebut Judol Punya Daya Rusak Tinggi, Gerus Stabilitas Ekonomi Masyarakat |
|
|---|
| Defisit APBN 2026 Melebar, Pemerintah Pastikan Fiskal Tetap Aman |
|
|---|
| Sidang Christiano Tabrak Argo Dijadwalkan Rabu, Agenda Eksepsi Terdakwa |
|
|---|
| Pemerintah Serius Tingkatkan Kesejahteraan Guru dan Dosen, Anggarkan Rp 178 Triliun di 2026 |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.