Bupati Klaten Serahkan Bantuan Senilai Lebih Dari Rp 77 Miliar untuk 381 Desa 

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN – Pemerintah Kabupaten Klaten kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan desa dengan menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp 77,77 miliar untuk 381 desa di wilayahnya.

Bantuan ini diharapkan menjadi dorongan bagi desa dalam meningkatkan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis pada Jumat (14/3/2024) di Pendopo Pemkab Klaten.

Acara ini turut disaksikan Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto dan jajaran pejabat Pemkab Klaten.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Fadzar Indriawan, BKK ini bertujuan untuk menstimulus desa agar lebih mandiri dan inovatif dalam pembangunan.

Baca juga: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Buka Rapat Bahas Efisiensi Anggaran APBD 2025

“Ini merupakan bentuk kepedulian Pemkab Klaten dalam menstimulus desa agar lebih berkembang, baik dalam infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat,” jelas Fadzar.

Ia menekankan bahwa penggunaan dana BKK harus dilakukan secara akuntabel, sehingga setiap desa dapat memaksimalkan manfaatnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Bupati Hamenang berharap dana ini dapat segera dimanfaatkan sesuai perencanaan yang telah disusun. Dengan total 2.092 kegiatan yang akan didanai melalui BKK tahun 2025, ia optimistis percepatan pembangunan desa bisa lebih optimal.

“Harapan kami, bantuan keuangan khusus ini bisa mengakselerasi pembangunan di desa, mempercepat realisasi program-program prioritas,” ujar Bupati Hamenang.
Tantangan dalam Pengelolaan Administrasi Desa

Meski optimistis, Bupati juga mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas administrasi desa dalam pengelolaan anggaran.

“Kami berharap desa semakin tertib dalam administrasi keuangan. Ke depan, pengelolaan dana desa harus semakin baik agar akuntabilitas meningkat,” tambahnya.
Pemkab Klaten juga berencana memberikan pendampingan teknis bagi perangkat desa melalui Dispermasdes dan Inspektorat agar pengelolaan dana BKK semakin rapi dan transparan.

“Saya yakin teman-teman di desa sudah sangat luar biasa dalam pengelolaan dana. Namun, pendampingan tetap diperlukan agar kualitas pelaporan lebih baik,” pungkasnya.
Dengan adanya BKK Rp 77 miliar ini, desa-desa di Klaten diharapkan mampu meningkatkan infrastruktur, memberdayakan masyarakat, dan mempercepat kemajuan desa secara keseluruhan.