KPK Luncurkan Indikator MCP, Bupati-Wabup Klaten Berkomitmen Tidak Ada Jual-beli Jabatan dan KKN

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 secara daring melalui zoom meeting.

Kegiatan itu diikuti Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia, termasuk Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, pada Rabu (5/3/2025). 

MCP adalah program kolaborasi untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.

Program MCP itu diluncurkan oleh KPK RI guna memantau kinerja dari program pencegahan korupsi di setiap daerah. 

"Program MCP merupakan implementasi pelaksanaan sinergi antara KPK, BPKP, dan Kemendagri dalam upaya meningkatkan tata kelola daerah. Agar semakin baik dan berdampak positif untuk percepatan tujuan ekosistem pencegahan anti korupsi,” ucap Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya.

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengatakan terkait MCP pada tahun lalu (2024) Kabupaten Klaten mendapatkan nilai cukup tinggi.

Baca juga: Bupati-Wabup Klaten Serahkan Paket Sembako ke Penjaga Palang Pintu Perlintasan KA di Boto

Kendati demikian, Kota Bersinar masih mendapatkan nilai cukup rendah di survei MCP. 

"Nanti akan kami bedah bersama dengan rekan-rekan pemerintah daerah untuk mencari tahu kenapa kemarin surveinya bisa rendah. Sehingga, apa saja yang menjadi indikator MCP ke depan harus kami tingkatkan. InsyaAllah ke depan, kami bersama Mas Wakil Bupati (Benny Indra Ardhianto) akan tingkatkan itu," ujar Hamenang. 

Pihaknya berharap Kabupaten Klaten bisa benar-benar bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

Ia juga menegaskan komitmen agar praktik KKN tidak terjadi di lingkungan Pemkab Klaten, terutama terkait jual beli jabatan. 

"InsyaAllah, saya dan Mas Benny dari awal sudah berkomitmen untuk pergeseran pejabat atau kenaikan jabatan memang harus disiapkan dengan kapasitas dan kapabilitas. InsyaAllah tidak ada lagi yang namanya isu-isu oknum atau segala macam berkaitan dengan jual beli jabatan," tandasnya. (*)