Pengamat Ekonomi UAJY Dorong Pemda DIY Genjot Sektor Non Pariwisata Untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut dia, di tengah kondisi fiskal yang terbatas, keputusan Prabowo bisa diterima dalam konteks kebijakan ekonomi.

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ILUSTRASI - Pengamat Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y Sri Susilo, mendorong Pemerintah DIY untuk meningkatkan sektor non pariwisata demi menjaga pertumbuhan ekonomi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengamat Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y Sri Susilo, mendorong Pemerintah DIY untuk meningkatkan sektor non pariwisata untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah karena efisiensi anggaran pemerintah.

Susilo menyebut efisiensi yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 masuk akal.

Menurut dia, di tengah kondisi fiskal yang terbatas, keputusan Prabowo bisa diterima dalam konteks kebijakan ekonomi.

“Artinya fiskal terbatas, sehingga ada skala prioritas. Kementerian dan lembaga negara diminta menghitung ulang, mengatur skala prioritas,” katanya, Jumat (31/01/2025).

Salah satu efisiensi yang menjadi sorotan adalah perjalanan dinas. Sebagai kota pariwisata dan tujuan MICE, DIY juga akan terdampak. Dampak yang paling signifikan akan dirasakan oleh perhotelan dan restoran.

“Jadi sebenarnya meeting, pertemuan dan lainnya itu ada, tetapi di dalam kota. Kalau dulu mungkin di luar kota, sekarang dalam kota. Konsekuensinya ya bagi kota tujuan MICE seperti DIY, Malang, Bali, atau tempat lain akan terdampak,” sambungnya.

Meski begitu, pariwisata bukan satu-satunya sumber pertumbuhan ekonomi di DIY. Masih ada sektor lain, seperti pendidikan, konstruksi, industri pengolahan, UMKM, dan lain-lain.

Untuk itu, Pemda DIY mestinya menggenjot kinerja sektor lain agar menjaga pertumbuhan ekonomi.

Ia pun tetap optimis pertumbuhan ekonomi DIY masih sesuai target sekitar 5 persen di tahun 2025, meskipun akan ada kontraksi dari sektor pariwisata.

“Ada 17 lapangan usaha, pariwisata itu kan salah satunya saja. Masih ada sektor yang lain, industri pengolahan dan UMKM perlu didorong untuk meningkatkan ekspor,” terangnya.

“Ya (pembatasan perjalanan dinas), bisa berdampak (ke pertumbuhan ekonomi DIY), tetapi tidak signifikan. Masih ada sektor pertanian, konstruksi, dan lainnya yang juga berkontribusi (ke pertumbuhan ekonomi). Bukan berarti sektor lain nggak bergerak, transportasi juga tetap akan bergerak karena usaha jasa lainnya,” lanjutnya.

Di sisi lain, pihaknya juga mendorong perhotelan dan restoran menggarap peluang MICE dari pihak swasta dan asosiasi yang lain.

“Masih ada swasta dan asosiasi yang lain, yang juga menyelenggarakan MICE. Itu bisa digarap,” imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved