Ada Rencana THR Dibayar Lebih Cepat Alias Maju, Setuju Nggak?

TRIBUNJOGJA.COM - Bagi para perantau, Tunjangan Hari Raya atau THR adalah salah satu modal pulang kampung alias mudik.

Nah, Pemerintah mewacanakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja supaya diberikan lebih awal. 

Tujuannya agar masyarakat mempunyai waktu yang cukup untuk mengatur waktu dalam perjalanan mudik. 

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam pertemuannya dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Jumat 24 Januari 2025. 

THR lebih awal untuk mengurai arus mudik Pemberian THR lebih awal kepada pekerja juga bertujuan untuk mengurai kepadatan arus mudik. 

"Pembayaran THR lebih awal diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menentukan waktu dalam melakukan perjalanan mudik Lebaran," kata Dudy dilansir dari Kompas TV, Sabtu (25/1/2025). 

Pertemuan keduanya membahas strategi lintas sektor guna memastikan kesiapan penyelenggaraan angkutan yang selamat, nyaman, dan efisien selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2025. 

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah waktu pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada para tenaga kerja. Menhub berharap dapat mengoordinasikan ini dengan Kemnaker. 

Dudy menilai, adanya dua momen dua hari besar yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idulfitri yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret–1 April 2025 memicu besarnya mobilitas masyarakat. 

Menurutnya, batas waktu dimulainya dan selesainya libur akan memengaruhi tingkat kepadatan jalan dan tingginya pemanfaatan layanan di berbagai moda transportasi. 

"Masa libur panjang akan berdampak signifikan pada lonjakan pergerakan masyarakat. Selain itu, tanggal mulai dan selesainya libur akan berpengaruh pada tingkat kepadatan selama masa angkutan Lebaran nanti. Termasuk juga penentuan puncak arus mudik dan arus balik," tuturnya. 

Menhub siapkan strategi arus mudik lebaran Dalam pertemuan itu, Dudy memaparkan strategi Kemenhub dalam menghadapi angkutan Lebaran mendatang. 

Strategi tersebut yakni implementasi buffer zone untuk mengurai kemacetan di akses menuju Pelabuhan Penyeberangan (Merak-Bakauheni) dan optimalisasi terminal yang masih kurang dimanfaatkan untuk digunakan maskapai bertarif rendah dalam mendukung penurunan harga tiket pesawat yang berkelanjutan. 

Kemudian, pelaksanaan layanan direct train dengan tetap mempertimbangkan kesiapan lokomotif dan masinis, optimalisasi aset infrastruktur selagi berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan, serta penyelenggaraan program Mudik Gratis, serta perlunya digitalisasi tiket pada semua moda transportasi. 

Menhub berharap, dengan strategi tersebut, angkutan Lebaran 2025 dapat sebaik atau lebih baik dari angkutan Nataru 2024/2025 yang berjalan lancar.

“Alhamdulillah, berkat kolaborasi pada masa angkutan Nataru kemarin, survei dari UGM menunjukkan 86 persen masyarakat puas. Nilai ini menjadi catatan berharga karena nanti jumlah penduduk yang melakukan perjalanan saat Lebaran diperkirakan jauh lebih banyak,” ujar Dudy. 

Mengutip hasil survei nasional tingkat kepuasan pengguna transportasi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada, secara umum jumlah responden yang menjawab puas dan sangat puas mencapai 86 persen. 

Adapun Indeks Kepuasan Pengguna Transportasi mencapai nilai 4,39 (88,28 persen dari skor maksimum) atau berada di kategori sangat puas. 

Menhub juga usulkan WFA jelang lebaran Sebelumnya, Menhub bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar membahas wacana work from anywhere (WFA) menjelang libur Nyepi dan Idulfitri 2025. 

Usulan ini bertujuan mengantisipasi lonjakan arus mudik. 

"Kami mengusulkan WFA dimulai sejak 24 Maret 2025 hingga 27 Maret 2025. Harapannya, ini dapat mengurai kepadatan arus mudik agar tidak terfokus hanya pada tiga hari libur menjelang Idulfitri," kata Dudy Puwagandhy dalam keterangan resminya, Rabu (22/1/2025). 

Ia menyatakan, WFA akan memanfaatkan pola kerja fleksibel yang sudah diterapkan oleh beberapa instansi. Dudy mencontohkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang sudah menerapkan WFA hingga 60 persen. 

"Dengan teknologi yang lebih canggih sekarang, ini memungkinkan diterapkan di sektor birokrasi dan pendidikan, meskipun ada beberapa industri yang memang tidak bisa," ujarnya. (Kompas.com)