Program MBG Resmi Diluncurkan di DIY, 1.312 Siswa di Sleman Terima Makanan Bergizi Gratis

Pada tahap awal, program ini mencakup delapan titik di Kabupaten Sleman, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 1.312 siswa.

|
Dok. Istimewa
Para siswa SDN Nglindur Gunungkidul dengan boks makan siang di depannya dalam pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis, Kamis (12/12/2024) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat mulai dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin (13/1/2025).

Pada tahap awal, program ini mencakup delapan titik di Kabupaten Sleman, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 1.312 siswa.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, menjelaskan bahwa pelaksanaan program di Sleman melibatkan satuan tugas yang berbeda-beda di setiap wilayah.

Sementara itu, di Kota Yogyakarta, kegiatan ini akan dimulai di SMKN Yogyakarta, sebagai bagian dari satuan pelayanan pemenuhan gizi.

“Di Kota, rencananya ada di SMKN 4 Yogyakarta, khususnya untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi. Nantinya, program ini akan terus bergerak, dan informasinya diperbarui secara berkala. Saat ini, pelaksanaan ditangani langsung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” kata Beny.

Meski telah dimulai di beberapa titik, program ini belum dapat dilaksanakan secara serentak di lima kabupaten/kota DIY.

Menurut Beny, kendala utama yang dihadapi lebih kepada aspek teknis, mengingat program ini tergolong baru.

“Secara teknis, belum semua hal tersinkronisasi. Karena ini program baru, maka butuh dukungan dan koordinasi dari berbagai pihak,” jelasnya.

Pemda DIY terus melakukan koordinasi dengan SPPG untuk memastikan program berjalan sesuai target. Informasi terkait pelaksanaan di wilayah lain akan disampaikan seiring dengan perkembangan di lapangan.

Baca juga: Hari Ini, Program Makan Bergizi Gratis Bakal Mulai Dilaksanakan di DIY

Program MBG bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang baik kepada siswa guna meningkatkan kesehatan dan mendukung proses belajar mereka.

Pemerintah pusat bertanggung jawab langsung atas implementasi program, sementara pemerintah daerah berperan sebagai pendukung pelaksana.

Dengan persiapan yang terus dimatangkan dan koordinasi lintas sektoral, Pemda DIY berharap program MBG dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi siswa di wilayah DIY.

"Penyesuaian-penyesuaian di lapangan pasti terjadi, saya yakin (program) ini bisa jalan kok," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat akan mulai dilaksanakan di wilayah DIY mulai hari ini, Senin (13/1/2025).

Pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran ini sebenarnya telah resmi dilaksanakan mulai pekan lalu di sejumlah daerah.

Untuk wilayah DIY, pilot project program ini sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Sleman dan Gunungkidul.

Namun, Pemda DIY menargetkan pelaksanaan secara serentak di seluruh wilayah DIY akan digelar mulai pada minggu kedua Januari 2025.

Beny Suharsono, menegaskan bahwa meskipun pelaksanaan program ini merupakan kewenangan pusat, daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan penuh.

Beny juga menyatakan pentingnya peran daerah dalam memastikan program ini berjalan lancar.

"Walaupun program ini dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, daerah tidak boleh tinggal diam. Saya sudah meminta kepada kepala dinas untuk memastikan semua siswa menerima makan bergizi gratis," ujar Beny.

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi pergeseran fungsi dalam pelaksanaan program.

"Guru tidak boleh menjadi petugas program ini karena itu dapat menggeser fungsi utama mereka. Tugas dan struktur pelaksana harus jelas sejak awal," tambahnya.

Lebih lanjut ditambahkan Beny, Pemda DIY melalui Bappeda dan Disdikpora DIY telah melakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional serta Satuan Kerja (Satker) SPPG (Satuan Pemenuhan Penyelenggaraan Gizi).

“Anggaran program ini di DIY sudah disiapkan melalui APBD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk provinsi, anggarannya mencapai Rp42 miliar. Kami juga memastikan dukungan logistik, seperti penyediaan ikan dan telur melalui koperasi serta BUMDes,” kata Beny. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved