DPKP DIY Perketat Lalu Lintas Ternak untuk Cegah Penyebaran PMK

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY memperketat lalu lintas ternak yang masuk ke DIY.

Tujuannya, untuk meminimalisasi penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) di DIY.

Kepala DPKP DIY, Syam Arjayanti, mengatakan penularan PMK di DIY terdeteksi satu bulan terakhir ini. Total ada 948 ternak di DIY yang terjangkit PMK.

Ia menyebut penularan PMK di DIY terjadi karena ternak dari luar DIY yang kemungkinan terjangkit PMK.

“Terdeteksinya (PMK) baru akhir-akhir ini. Tertular dari sapi-sapi dari luar (DIY) masuk (ke DIY). Baru sebulanan ini. Kami bergerak terus bagaimana meminimalisir penyebaran (PMK). Kami melakukan pengetatan lalu lintas ternak,” katanya, Selasa (07/01/2025).

“Termasuk memastikan ada surat keterangan dari wilayah asal. Di beberapa wilayah di Jawa Tengah ada yang sudah menutup, tidak boleh ternak keluar masuk. Tapi kalau di DIY tidak sampai menutup, kami lebih ke pengetatan keluar masuk sapi,” sambungnya.

Di samping itu, pihaknya juga melakukan pengecekan kesehatan sapi di pasar hewan. Terutama pada ternak yang memiliki suhu tinggi, muncul sariawan di mulut dan ngeces.

Ternak yang tidak sehat diminta pulang dan tidak diperdagangkan. 

Baca juga: Masih Nol Kasus, Kota Yogya Tingkatkan Kewaspadaan Penyebaran PMK

Jika ditemukan hewan mati di pasar, maka pasar akan ditutup selama 14 hari untuk pembersihan.

“Kami juga meningkatkan mitigasi risiko. Meningkatkan stamina ternak dari pakan, vitamin, dan kebersihan kandang. Apalagi musim hujan, banyak kandang tidak bersih,” lanjutnya.

Pihaknya juga telah melakukan vaksinasi ternak.

Ia mencatat ada 375 sapi di Gunungkidul yang sudah divaksin, kemudian 274 sapi di Bantul, 328 sapi di Sleman, 161 sapi, domba, dan kambing di Kulon Progo.

Termasuk 108 sapi yang ada di UPT yang dikelola DPKP DIY.

“Vaksinasi sudah kami lakukan di beberapa ternak. Karena vaksin yang kemarin, 50 botol, tambahannya kami upayakan bulan ini. Untuk tambahannya baru akan kami rapatkan dengan kabupaten, untuk usulannya menggunakan dana CSR di DIY, sambil menunggu proses pengadaan dari Kementan,” ujarnya.

“Kemudian kami juga baru menyusun draft ingub (instruksi gubernur), jadi harapannya dibentuk satgas penanganan sampai kabupaten. Walaupun mereka saat ini sudah bergerak langsung semua lini,” imbuhnya. (*)