VIRAL! Apa Itu Presidential Threshold yang Resmi Dihapus MK?

TRIBUNJOGJA.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Putusan ini disebut-sebut bisa mengubah lanskap dunia politik nasional. 

Putusan diumumkan oleh Ketua MK, Suhartoyo, pada Kamis (2/1/2025) di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, sesuai Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu legislatif sebelumnya yang dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Aturan ini dikenal dengan sebutan Presidential Threshold.

Namun, MK menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan prinsip konstitusi yang menjamin kesetaraan hak politik bagi seluruh partai politik.

"Setiap partai politik peserta pemilu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden," ujar Suhartoyo dalam pembacaan putusan.

Melalui putusan atas perkara 62/PUU-XXII/2024, MK menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin kesetaraan hak politik bagi seluruh warga negara.

Dengan dihapuskannya batasan ini, seluruh partai politik peserta pemilu kini memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa terhalang oleh perolehan suara atau kursi parlemen. 

Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi partai-partai kecil untuk berpartisipasi dalam kompetisi politik di tingkat nasional.

Lantas apa itu "presidential threshold”?

Apa Itu Presidential Threshold

Dikutip dari laman MKRI, Presidential Threshold merupakan ambang batas minimal perolehan suara atau kursi yang harus dicapai oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum di Indonesia. 

Tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas politik dan memperkuat sistem presidensial di Indonesia.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa ketentuan Presidential Threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Baca juga: Presidential Threshold Dihapus, Ini Tanggapan Anies Baswedan Lewat Juru Bicaranya

Namun, aturan ini menuai banyak kritik. 

Di satu sisi, Presidential Threshold dianggap membatasi partisipasi politik partai kecil dan mengurangi alternatif pilihan rakyat dalam menentukan pemimpin. 

Di sisi lain, pendukungnya berpendapat bahwa ambang batas ini membantu mencegah fragmentasi politik dan memastikan adanya dukungan parlemen yang kuat bagi presiden terpilih.

Keputusan MK ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ambang batas tersebut membatasi hak konstitusional pemilih dengan mengurangi alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden. 

Selain itu, MK menilai bahwa ketentuan ini berpotensi menyebabkan polarisasi masyarakat dan mengancam kebhinekaan Indonesia.

Dampak Penghapusan Presidential Threshold

Dengan dihapuskannya presidential threshold, semua partai politik peserta pemilu kini memiliki hak yang sama untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa terikat oleh persentase perolehan suara atau kursi di parlemen. 

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik, memperluas pilihan bagi pemilih, dan mendorong kompetisi yang lebih sehat dalam pemilihan presiden di Indonesia.

Dikutip dari laman DPD.go.id, penghapusan presidential threshold juga sejalan dengan pandangan beberapa tokoh politik yang menginginkan ambang batas pencalonan presiden sebesar 0 persen, agar semua partai peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan calon dan meningkatkan peluang munculnya pemimpin berkualitas.

Implikasi untuk Pemilu Mendatang

Penghapusan Presidential Threshold diperkirakan akan mengubah lanskap politik Indonesia, terutama menjelang pemilu mendatang. 

Sistem ini memungkinkan lebih banyak partai politik untuk turut serta mencalonkan pasangan kandidat, sehingga kompetisi di tingkat nasional menjadi lebih terbuka dan kompetitif.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini juga menjadi momentum penting bagi partai-partai kecil untuk meningkatkan eksistensi mereka dalam kancah politik nasional. 

Dengan peluang yang lebih besar, partai-partai kecil dapat memanfaatkan momen ini untuk memperluas basis dukungan mereka di masyarakat.

Dengan demikian, perubahan ini menandai babak baru dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia, yang lebih inklusif dan demokratis, memberikan kesempatan yang lebih luas bagi partai politik dan calon pemimpin untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik nasional.

( Tribunjogja.com / Bunga Kartikasari )