Jadi Instrumen Penting Jaga Ekonomi, Realisasi Belanja APBN 2024 di DIY Capai Rp21,38 Triliun

TRIBUNJOGJ.COM, YOGYA - Kinerja belanja negara di wilayah DI Yogyakarta mencatatkan pertumbuhan positif 7,31 persen yoy atau sebesar Rp21,38 triliun, hingga 30 November 2024. 

Fenomena tersebut, sekaligus menunjukkan peran APBN yang sangat penting dan diandalkan untuk menjaga roda ekonomi regional.

Kabid PPA II Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) DIY, Juli Kestijanti, mengatakan, ada dua komponen utama Belanja Negara yang mengalami pertumbuhan cukup menggembirakan 

Yaitu, Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh 7,67 persen yoy dengan realisasi 78,95 persen pagu dan TKD (Transfer ke Daerah) tumbuh 6,91 persen dengan realisasi 96,79 persen.

"Belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi Belanja Pegawai Rp4,63 triliun, Belanja Barang Rp4,61 triliun, Belanja Modal Rp1,86 triliun dan Belanja Bantuan Sosial Rp18 miliar," katanya, Senin (23/12/24).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, APBN 2024 juga memberikan dukungan fiskal di DIY melalui Belanja Pemerintah Pusat.

Dengan arah kebijakan mencakup penguatan kualitas SDM melalui alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan; penuntasan infrastruktur prioritas seperti penguatan jalan daerah, bendungan dan irigasi; peningkatan ketahanan pangan; hingga pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada.

Baca juga: Kenaikan PPN 12 Persen Mulai 2025, Pedagang Pasar Beringharjo Khawatir Harga Bapok Terpengaruh

"Dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur sebesar Rp3,7 triliun yang sampai dengan akhir November 2024 terealisasi Rp2,48 triliun yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN," cetusnya.

Capaian tersebut, di antaranya untuk Preservasi Jembatan, Dukungan Penanganan Jembatan Daerah serta Pengendalian Banjir Sungai Bogowonto dan Anak Sungainya dengan progres 84 persen.

Lalu, bidang Kesehatan mendapatkan alokasi sebesar Rp1,81 triliun yang sampai dengan November 2024 terealisasi Rp1,33 triliun, yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, BPOM dan BKKBN.

"Capaian ini antara lain untuk mendukung Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Pelatihan Bidang Kesehatan," cetusnya.

Sementara, Alokasi untuk sektor Ketahanan Pangan sejumlah Rp1,87 triliun dengan realisasi sampai dengan akhir November 2024 Rp1,04 triliun dan tersebar di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian PUPR. 

Adapaun capaian untuk sektor tersebut, antara lain untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim (berupa daerah irigasi dan jaringan air baku), pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan penyaluran benih. 

"Kemudian ada percontohan penerapan teknologi pertanian dan program petani terlatih bagi 16 kelompok masyarakat yang telah difasilitasi pembangunan serta pemeliharaan irigasi," pungkasnya. (aka)