Ketum PP Muhammadiyah Nyoblos di Bantul, Ini Pesan yang Disampaikan Haedar Nashir

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir memberikan hak suaranya untuk Pilkada Serentak 2024 di TPS 005 Rukeman, Dusun Gatak, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Bantul pada Rabu (27/11/2024).

Terlihat Haedar Nashir datang ke TPS 005 ditemani oleh istri, Siti Noodjannah Djohantini beserta anaknya. 

Kedatangan Haedar ini untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul sebagai kabupaten tempat kediamannya.

“Ini sebagai wujud partisipasi politik sebagaimana layaknya warga negara. Dan saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh warga bangsa yang telah menggunakan hak pilihnya,” kata Haedar, melalui keterangan resminya.

Haedar berharap Pilkada Serentak 2024 ini diselenggarakan dengan bersih, jujur, dan adil, serta bermartabat. 

Sekaligus juga Pilkada yang berdaulat– yang bersih dari segala campur tangan lembaga atau siapapun.

Berdaulatnya penyelenggaraan Pilkada, imbuhnya, diharapkan akan mendorong demokrasi di Indonesia lebih substantif, tidak hanya demokrasi yang dijalankan secara prosedural. 

Pilkada Serentak 2024 ini diminta oleh Haedar sebagai akhir dari perilaku institusi, lembaga atau siapapun yang berlaku curang yang mengurangi daulat Pemilu.

Selanjutnya kepada KPU dan Bawaslu untuk mengawal proses pemungutan, penghitungan, sampai proses akhir supaya tidak ada masalah serius. Terlebih masalah penyalahgunaan atau penyimpangan.

“Karena itu menyangkut penghargaan aspirasi warga yang menyempatkan waktu, peluang untuk datang ke TPS. Termasuk rekan-rekan wartawan sebelum bertugas,” imbuhnya.

Ia juga berpesan ketika nanti Kepala Daerah yang terpilih secara demokratis supaya menjalankan mandat konstitusi secara jujur, aman, terpercaya, bahkan mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan diri dan kroni. 

“Kita ingin ada ekosistem politik baru, di mana Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih itu betul-betul berjiwa negarawan, berjiwa pahlawan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Bahkan semua harus mendeklair selesai dengan dirinya,” ungkap Haedar.

Menurutnya, segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi yang menyangkut materi bermula dari pejabat publik yang belum selesai dengan dirinya. Terlebih jika banyak ‘hutang’ yang harus dibayar dari dukungan politik yang didapatkannya.

Padahal dukungan politik yang diberikan kepada calon pejabat publik tidak boleh menyandera. 

Pilkada Serentak 2024 ini harus dijadikan momentum untuk menghadirkan pemimpin yang mampu membawa kepada good dan clean government.