Jajaran Pejabat Pemkab Klaten Lakukan Monitoring Pemungutan Suara Pilkada 2024

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten Klaten melaksanakan monitoring tahapan proses pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Klaten 2024 pada Rabu (27/11/2024).

Monitoring tersebut dilaksanakan oleh jajaran pejabat Pemkab Kabupaten Klaten yang menyasar sejumlah titik TPS di Kabupaten Klaten , Jawa Tengah. 

Asisten 1 Pemkab Klaten , Joko Purwanto, mengungkapkan pihaknya membentuk sebanyak 6 tim untuk monitoring pelaksanaan Pilkada di Kota Bersinar. 

Dijelaskan satu tim Forkopimda melakukan monitoring bersama Bupati Klaten , Sri Mulyani.

 Sedangkan lima tim melakukan monitoring di masing-masing daerah pemilihan (Dapil).

"Hari ini saya dan rombongan melakukan monitoring di Dapil 1 di wilayah Kecamatan Klaten Tengah, Klaten Utara, Ngawen, Kalikotes, Kebonarum, dan Klaten Selatan. Alhamdulillah situasinya berjalan lancar, aman, dan zero kendala," jelas Joko kepada Tribunjogja.com , Rabu (27/11/2024). 

Termasuk, kendala soal pelayanan bagi difabel.

 Joko menyebut dari desain maupun pelayanan di TPS sangat baik untuk para difabel.

Mengingat tahun ini mengangkat tagline Pemilu ramah difabel. 

"Mudah-mudahan sampai penutupan pemungutan suara dan perhitungan cepat berjalan lancar," harapnya.

Lebih lanjut, Joko menyebut saat melakukan monitoring sempat mendapatkan informasi ada kekurangan surat suara di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten .

Kendati demikian, masalah tersebut berhasil langsung ditangani. 

"Tadi sudah langsung diatasi dengan pergeseran suara dari TPS lain. Kekurangannya cuma satu tadi," tuturnya.

Adapun, Bupati Klaten Sri Mulyani dan rombongan Forkopimda melakukan monitoring di lima TPS yang berada di empat kecamatan, yakni Kecamatan Bayat, Wedi, Cawas, dan Trucuk. 

"Alhamdulillah kondusif dan aman, semoga tetap melandai sampai nanti selesai perhitungan dan surat suara dibawa ke KPU," katanya. 

Sri Mulyani berharap dalam Pilkada kali ini, partisipasi masyarakat yang memiliki hak suara atau pemilih bisa meningkat mencapai 85 persen.

Target tersebut lebih tinggi dibanding target dari KPU Klaten 82 persen. ( Tribunjogja.com )