Pilkada Sleman 2024
16 TPS Rawan di Sleman Jadi Fokus Pengamanan Pihak Kepolisian
Kapolresta Sleman, Kombes Pol Yuswanto Ardi, mengatakan ada 16 TPS di Pilkada Sleman dengan kategori rawan.
Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemungutan suara di pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sleman digelar pada 27 November 2024.
Pihak Kepolisian menerjunkan ribuan personel dibantu TNI dan Linmas untuk mengamankan jalannya pelaksanaan pesta demokrasi di Bumi Sembada.
Terutama di 16 TPS dengan tingkat kerawanan cukup tinggi akan menjadi prioritas.
Kapolresta Sleman, Kombes Pol Yuswanto Ardi, mengatakan ada 16 TPS di Pilkada Sleman dengan kategori rawan.
Rinciannya, 10 TPS rawan konflik sosial dan 6 lainnya rawan bencana.
Parameter TPS rawan konflik sosial dilihat dari pengalaman catatan ketika pemilu sebelumnya.
Sedangkan rawan bencana karena topografi sebagian wilayah Sleman berada di lereng gunung Merapi.
"Kami tetap antisipasi. Pasti (bagi yang rawan konflik sosial) pasti ada penanganan khusus. Pola yang kami lakukan mengamankan TPS rawan tentu lebih rigid," kata Ardi, Senin (25/11/2024).
Pengamanan Pilkada Sleman melibatkan 1.410 personel, yang terdiri dari Polri-TNI dan Linmas.
Menurut Ardi, bagi TPS yang kurang rawan, maka 2 anggota Kepolisian ditempatkan untuk mengawal 4 hingga 10 TPS sekaligus.
Sedangkan bagi TPS kategori rawan, maka 2 anggota Kepolisian mengampu pengamanan untuk 2 tempat pemungutan suara.
Baca juga: KPU Sleman Dahulukan Distribusi Logistik Pilkada 2024 untuk Wilayah Terjauh dan Padat
Proses pengamanan Pilkada yang melibatkan Kepolisian telah dimulai. Yaitu dengan mengawal pelaksanaan distribusi logistik dari gudang KPU di Tridadi diberikan ke PPS tiap Kalurahan.
Berikutnya, dari Kalurahan menuju masing-masing TPS. Pengawalan logistik ini melibatkan personel dari Bhabinkamtibmas dan satuan Samapta.
"Kami lakukan pengawalan satu persatu kelurahan. Saya jamin tidak ada logistik yang berangkat dari KPU menuju Kalurahan tanpa pengawalan," kata Ardi.
Sebagimana diketahui, dua hari menjelang pemungutan suara, KPU Sleman mulai mendistribusikan logistik ke masing-masing Kelurahan.
Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi menargetkan sehari sebelum tanggal pemungutan suara, seluruh logistik Pilkada 2024 sudah sampai di tempat pemungutan suara.
Wilayah terjauh dan padat penduduk dengan jumlah TPS cukup banyak mendapatkan prioritas dalam pengiriman logistik ini.
"Distribusi logistik ini kami mempertimbangkan terkait banyaknya TPS, kondisi geografis dan jauh dekatnya wilayah. Nah di (distribusi perdana) tanggal 25 November ini, paling banyak jauh dan terbanyak TPS-nya," kata dia.
Total ada 1.731 kotak yang akan didistribusikan di 1.731 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 17 kecamatan, 86 Kalurahan. KPU menargetkan distribusi logistik ini selesai dalam waktu dua hari.
Di hari pertama, didahulukan pada 11 kecamatan yang distribusinya dibagi dalam dua sesi.
Sesi pertama pagi untuk pengiriman 7 kecamatan dan 4 kecamatan di sore harinya. Sedangkan, distribusi logistik di hari kedua untuk 6 kecamatan.
Pengiriman logistik ini diangkut dari gudang KPU Sleman di Tridadi, langsung menuju Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing Kalurahan.
Proses pendistribusian hingga penyimpanan sementara di Kalurahan, logistik Pilkada akan dikawal ketat aparat.
"Jadi nanti di Kelurahan, logistik ini dijaga oleh TNI-Polri dan juga dari Satpol PP. Kemudian untuk distribusi dari Kelurahan ke TPS, besoknya itu juga di kawal oleh pihak Kepolisian," katanya.(*)
INI Harta Kekayaan Harda Kiswaya Bupati Terpilih di Pilkada Sleman 2024, Harta Rp 6,1 M Tanpa Hutang |
![]() |
---|
Polisi Tetapkan 6 Orang Jadi Tersangka Kasus Money Politic di Pilkada Sleman 2024 |
![]() |
---|
Harda-Danang Unggul atas Kustini-Sukamto, Perolehan Suara Terpaut 149.115 Suara |
![]() |
---|
Besok, KPU Sleman Mulai Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bukan Hanya di Minggir, Bawaslu Sleman Juga Tangani Dugaan Politik Uang di Seyegan dan Depok |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.