Pemkab Kulon Progo dan BPMP DIY Sepakati Kerjasama di Bidang Pendidikan hingga Pemenuhan Hak Anak

Kepala BPMP DIY Bambang Hadi Waluyo mengatakan kerjasamanya meliputi pengembangan berbagai program pemerintah.

Penulis: Alexander Aprita | Editor: Muhammad Fatoni
Dok. Humas Pemkab Kulon Progo
Pj Bupati Kulon Progo, Srie Nurkyatsiwi (kiri) dan Kepala BPMP DIY Bambang Hadi Waluyo menunjukkan dokumen kerjasama di bidang pendidikan yang diteken pada Senin (18/11/2024). 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menyepakati kerjasama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DIY pada Senin (18/11/2024).

Kerjasama yang dilakukan terutama di bidang pendidikan hingga pemenuhan hak anak.

Kepala BPMP DIY Bambang Hadi Waluyo mengatakan kerjasamanya meliputi pengembangan berbagai program pemerintah.

"Seperti Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, Implementasi Kurikulum Merdeka, Satuan Pendidikan Aman Bencana, Literasi dan Numerasi serta Pendidikan Inklusi," jelas Bambang memberikan keterangannya.

Ia menilai pengembangan berbagai program tersebut diperlukan guna meningkatkan mutu pendidikan di Kulon Progo.

Termasuk memastikan hak-hak anak terpenuhi.

Menurut Bambang, penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pusat, daerah dan masyarakat.

Itu sebabnya ia berharap kerjasama dengan Pemkab Kulon Progo mampu meningkatkan layanan pendidikan.

"Kami juga sudah menggandeng sejumlah mitra dengan harapan bisa berkolaborasi dalam memajukan pendidikan," ujarnya.

Baca juga: Dinkes Targetkan Seluruh Kalurahan di Kulon Progo Penuhi Standar STBM

Bambang mengatakan kesepakatan dengan Pemkab Kulon Progo akan dilanjutkan dengan rencana kerja antara BMP DIY dengan OPD terkait.

Terutama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos-PPPA).

Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo, Srie Nurkyatsiwi, menyambut baik kerjasama dengan BPMP DIY.

Menurutnya, kolaborasi tersebut bisa mengurai dan menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan di wilayahnya.

"Tentunya penanganan permasalahan tersebut juga disesuaikan dengan kondisi di lapangan," kata Siwi.

Ia mengakui masih ada kendala keterbatasan anggaran untuk penanganan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved