Debat Putaran Kedua Pilkada Kota Magelang 2024, Anggota DPRD Ini Sebut Paslon AMAN Tampil Apik

Dia menambahkan, sistem pelaksanaan Rodanya Mas Bagia melibatkan semua pihak. Mulai dari masyarakat, pemerintah, pendamping, dan juga pengawasannya.

"Program ini kita membuka kesempatan masyarakat yang sebelumnya tidak pernah terlibat, sekarang bisa mengusulkan sesuai degan kebutuhannya masing-masing," tandasnya.

Pada sesi penutup debat, dr Aziz dan KH Mansyur pun masih konsisten dengan penampilan elegannya.

"Dengan pengalaman yang sudah terbukti, kemajuan juga sudah kita raih, maka kami siap melanjutkan kerja keras ini. Kami akan terus memperjuangkan kesejahteraan, mengembangkan infrastruktur modern, dan mendukung pemberdayaan masyarakat dengan 7 program unggulan," ujar dr Aziz.

Adapun ketujuh program unggulan itu meliputi, Rodanya Mas Bagia, Magelang Pintar, Jemput Sakit Antar Sehat, Programis, Magelang Smart City, Magelang Kota Modern, dan Magelang Cantik.

Sementara itu, Paslon nomor urut 2 Damar Prasetyono-Sri Harso (Damai) secara umum juga tampil lebih baik dibanding debat perdana lalu.

Paslon yang diusung PDIP, Gerindra, Demokrat dan PKB itu sukses membuat kritikan tajam yang akhirnya gagal terjawab oleh kubu lawan.

Saat tiba di segmen saling bertanya, Damar Prasetyono mengungkapkan jika hasil sapa warga, masih banyak keluhan terkait kebutuhan dasar yang belum beres.

"Ciri daerah yang maju adalah daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya secara inklusif. Contoh suplai air, bagaimana bisa dikatakan sejahtera kalau masyakat tidak bisa merasakan air mengalir selama 24 jam," kata Damar.

Hal lain, kata Damar, Kota Magelang yang punya potensi di bidang jasa, nyatanya tidak tergarap secara maksimal.

Dia mengambil contoh, turunnya pendapatan asli daerah (PAD) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama kepemimpinan sebelumnya.

"Pengelolaan BUMD sejatinya harus bagus, karena jadi pontesi besar peningkatan PAD. Jika kami bicara data, laba PDAM Kota Magelang era sebelumnya sebesar Rp3,9 miliar sekarang tinggal Rp868 juta. Tapi ironisnya tidak ada audit atau pemeriksaan, tentang apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan daerah itu," katanya. (*)