Pakar UGM Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Waspada Ancaman Geopolitik Intens di Indo-Pasifik

Ancaman yang dimaksud bukan hanya di ranah militer, tetapi juga melibatkan perebutan pengaruh politik dan ekonomi

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Muhammad Fatoni
Dok. Istimewa
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Banyak pekerjaan yang perlu diperhatikan di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, salah satunya adalah ancaman geopolitik yang intens di kawasan Indo-Pasifik.

Pengamat ketahanan nasional dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Armaidy Armawi, M.Si., menyoroti pentingnya kesiapan Indonesia untuk menghadapi ancaman geopolitik yang kian intens di kawasan Indo-Pasifik.

Ancaman yang ia maksud bukan hanya di ranah militer, tetapi juga melibatkan perebutan pengaruh politik dan ekonomi sehingga menuntut perhatian lebih dari kabinet pemerintahan baru.

“Kawasan Indo-Pasifik ini akan menjadi perebutan, dan Indonesia harus siap menghadapi tantangan yang muncul, terutama terkait kedaulatan wilayah dan pertahanan nasional. “Filosofi ‘seribu kawan masih sedikit, satu musuh terlalu banyak’ tetap relevan, tetapi harus diiringi dengan kehati-hatian dalam menentukan langkah ke depan,” jelas Armaidy, Rabu (23/10/2024).

Armaidy menyebutkan, kawasan yang mencakup Laut Natuna Utara hingga perbatasan selatan dengan Australia, telah menjadi wilayah strategis yang diperebutkan oleh kekuatan global terutama karena sumber daya alam yang melimpah dan lokasinya yang strategis.

Dia menilai, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga, tetapi juga harus waspada terhadap perebutan pengaruh yang terjadi secara perlahan namun nyata.

Pemerintah baru diharapkan mampu memanfaatkan situasi global yang tidak menentu ini untuk memperkuat posisi Indonesia, karena pada akhirnya yang akan terdampak adalah masyarakat Indonesia sendiri.

“Transformasi geopolitik ini mungkin tidak terlihat jelas, tetapi perebutan pengaruh dan kekuatan adalah hal yang harus kita waspadai. Ini bukan hanya soal menjaga batas wilayah, tetapi juga mempertahankan sumber daya alam kita dari eksploitasi oleh pihak-pihak luar,” imbuh dosen Fakultas Filsafat ini.

Baca juga: Pakar Sosiologi UMY: Masa Transisi Pemerintahan Krusial, Bisa Berdampak di Sektor Ekonomi dan Sosial

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga wilayahnya yang luas.

Sistem pertahanan Indonesia, menurutnya, perlu berlandaskan kepada pemahaman bahwa Indonesia adalah negara archipelago.

Dengan belasan negara yang berbatasan langsung, Indonesia juga harus memastikan bahwa kekuatan alutsista dan jumlah pasukan cukup memadai untuk menjaga kedaulatan.

“Jika dihitung dengan luas wilayah, jumlah pasukan kita masih kurang,” tuturnya.

Di tingkat domestik, Armaidy menggarisbawahi pentingnya mengembalikan kepercayaan rakyat sebagai pondasi dari ketahanan nasional.

Ia menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia selama dekade terakhir, seperti pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, yang berimbas pada kesejahteraan rakyat, termasuk akses pekerjaan dan pendidikan.

Sumber: Tribun Jogja
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved