KPU Kulon Progo Kukuhkan 38 Relawan Demokrasi, Bantu Tingkatkan Partisipasi di Pilkada 2024

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo mengukuhkan sebanyak 38 orang Relawan Demokrasi pada Senin (14/10/2024).

Pengukuhan berlangsung di Hotel Morazen Airport Yogyakarta, Kapanewon Temon.

Anggota KPU Kulon Progo, Aris Zurkhasanah mengatakan 38 orang relawan ini dipilih dari proses rekrutmen hingga seleksi yang dilakukan beberapa waktu lalu.

"Mereka akan menjadi kepanjangan kami dalam mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat di Pilkada 2024," kata Aris.

Awalnya, jumlah relawan yang terpilih sudah sesuai dengan kebutuhan KPU Kulon Progo yaitu 40 orang.

Namun jelang pengukuhan, 1 orang mengundurkan diri dan 1 lagi terungkap masih berafiliasi dengan partai politik sehingga harus mundur.

Meski begitu, Aris memastikan 38 relawan ini sudah mencukupi untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Apalagi prosesnya nanti dilakukan secara bersama alias kolektif.

"Nanti sasarannya adalah 8 basis kelompok masyarakat yaitu pemilih pemula, pemilih muda, perempuan, penyandang disabilitas, warga internet, komunitas, kelompok keagamaan dan kelompok marjinal," ujarnya.

Baca juga: Polres Kulon Progo Buru 6 DPO Pelaku Penganiayaan dengan Sajam

Aris menilai keberadaan Relawan Demokrasi dinilai efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sebab langkah serupa sebelumnya pernah dilakukan untuk pelaksanaan Pemilu 2019 silam.

Lantaran menjadi relawan, mereka akan menjalankan tugasnya tanpa mendapatkan honor.

Meski begitu KPU Kulon Progo tetap akan memberikan dukungan dan apresiasi untuk mendukung kegiatan mereka.

"Kami memang tidak menyediakan honor, tapi para relawan ini nantinya akan menerima uang transport," jelas Aris.

Para Relawan Demokrasi ini juga diwajibkan untuk meneken Pakta Integritas demi menjaga netralitas.

Azas tersebut juga menjadi salah satu syarat dalam pendaftaran.

Ketua KPU Kulon Progo, Budi Priyana berharap agar para relawan benar-benar menjaga netralitasnya selama bertugas.

Sebab mereka nantinya bekerja dengan membawa nama KPU.

"Nanti dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga ikut mengawal demi memastikan mereka menjaga netralitas," kata Budi.(*)