Kekeringan Meluas di DIY, Gunungkidul Belum Ajukan Bantuan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kekeringan yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) semakin mengkhawatirkan.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, sedikitnya 55.437 jiwa dari 15.684 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Gunungkidul mengalami kesulitan akibat kekurangan air bersih.

Kepala Pelaksana BPBD DIY, Noviar Rahmad, mengungkapkan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah provinsi.

“Setiap daerah sudah dianggarkan dana belanja tidak terduga (BTT) untuk mengantisipasi bencana, termasuk Gunungkidul,” jelas Noviar.

Selain Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo juga masuk dalam kategori wilayah yang rawan kekeringan. Oleh karena itu, status siaga darurat kekeringan di DIY masih berlaku.

Status ini memungkinkan pemerintah untuk lebih cepat dan efektif dalam merespons dampak kekeringan serta mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan air bersih.

Sebagai bentuk dukungan, BPBD DIY telah menyalurkan 100 tangki air ke wilayah Kulonprogo yang dinilai paling parah. Selain itu, sejumlah pihak swasta juga turut berpartisipasi dalam penyaluran bantuan air bersih.

Baca juga: Kekeringan di Gunungkidul Terus Meluas, Cerita Warga Terpaksa Jual Ternak untuk Beli Air Bersih

Dalam upaya mengatasi kekeringan secara lebih permanen, BPBD DIY telah mengajukan permohonan modifikasi cuaca atau hujan buatan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak Agustus 2024.

Namun, hingga saat ini permohonan tersebut belum disetujui.

Noviar menjelaskan bahwa salah satu alasan penundaan persetujuan adalah belum adanya bibit awan yang cukup untuk dilakukan modifikasi cuaca.

“Kami berharap BNPB segera memberikan persetujuan agar upaya mengatasi kekeringan dapat lebih efektif,” harapnya.

Kekurangan air bersih akibat kekeringan berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari hingga berpotensi mengganggu sektor pertanian dan peternakan. (han)