DPC SPSI Bantul Tolak Rencana Program Potong Gaji Buruh untuk Dana Pensiun Tambahan

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Indonesia berencana akan memotong gaji karyawan swasta untuk dana pensiun tambahan atau program sejenisnya, termasuk Tapera.

Kebijakan itu menuai beragam komentar dan penolakan dari para pekerja di Indonesia.

Di Kabupaten Bantul, penolakan juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bantul, Fardhanatun.

"Kalau itu potongannya lebih besar, ya kami bakal menolak. Karena, UMP DIY, termasuk UMK Bantul kan rendah. Masak iya mau dipotongi terus (gaji pekerja buruh)," ujar dia saat dikonfirmasi Tribunjogja.com, Kamis (12/9/2024).

Disampaikannya, gaji UMK Bantul sendiri pada 2024 ini senilai Rp2.216.463.

Baca juga: MPBI DIY Tolak Keras Potongan Gaji untuk Dana Pensiun Tambahan

Kemudian nominal gaji buruh tidak sepenuhnya sama dengan jumlah tersebut.

Pasalnya, gaji itu masih harus dipotong lagi untuk beberapa program berupa BPJS Kesehatan hingga BPJS Tenaga Kerja.

"Jadi kami terima tidak Rp2.216.463. Kami terima gaji lebih kecil dari nominal itu, karena harus dipotong untuk membayar program BPJS Kesehatan hingga BPJS Tenaga Kerja," papar dia.

Fardhanatun turut menyampaikan, pada saat ini di Kabupaten Bantul ada sekitar 6.000 pekerja buruh yang masuk dalam DPC SPSI Kabupaten Bantul.

Jumlah itu masih terdiri atas pekerja buruh usia remaja hingga mendekati pensiun, sehingga memiliki kebutuhan hidup yang beragam.

"Nah, kalau program yang baru ini harus memotong gaji kami lagi dengan jumlah yang cukup besar, maka kami kesulitan untuk membagi dengan kebutuhan lain. Apalagi, kondisi pekerja kami ada banyak dan punya kebutuhan yang beragam," tandasnya. (*)