Pemkab Kulon Progo Siap Gelontorkan BTT untuk Penanganan Kekeringan

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menyiapkan Status Tanggap Darurat Kekeringan menyikapi kondisi musim kemarau tahun ini.

Status tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.

Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono menyampaikan draf dari SK tersebut sudah disiapkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kulon Progo.

"Drafnya sudah sampai meja Penjabat (Pj) Bupati, tinggal menunggu ditetapkan," kata Triyono pada Selasa (03/09/2024).

Adapun Pj Bupati Kulon Progo saat ini adalah Srie Nurkyatsiwi.

Penetapan dilakukan dengan penandatanganan SK tersebut sehingga Status Tanggap Darurat Kekeringan bisa diberlakukan.

Menurut Triyono, dengan adanya Status Darurat Kekeringan maka pihaknya bisa segera menggelontorkan Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD Kulon Progo.

Adapun BTT dalam APBD Perubahan 2024 besarannya Rp 2,4 miliar.

"Anggaran BTT akan dialokasikan untuk program bantuan distribusi (dropping) air bersih," jelasnya.

Triyono mengatakan besaran alokasi BTT disesuaikan dengan permintaan dari masyarakat.

Baca juga: Gubernur DIY Sri Sultan HB X Beri Sejumlah Bantuan untuk 4 Kalurahan di Kalibawang Kulon Progo

Masyarakat pun diimbau untuk melapor lewat kalurahan masing-masing jika memang membutuhkan dropping air bersih.

Meski begitu ia memperkirakan BTT tidak habis digunakan seluruhnya untuk dropping air bersih.

Sebab berkaca pengalaman tahun sebelumnya, kebutuhan BTT untuk dropping air bersih tak mencapai Rp 1 miliar.

"Saat ini yang terdampak ada 6 kapanewon dan kami berharap tidak bertambah," ujar Triyono.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo, Taufik Prihadi, menyampaikan 6 kapanewon atau kecamatan tersebut meliputi Kokap, Samigaluh, Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang, dan Pengasih.