Delegasi Fordasi Tiba di Yogyakarta, Kemendagri Yakin Bisa Cari Solusi Inovatif Antardaerah

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Delegasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) 2024 mengikuti Welcome Dinner di Royal Ambarrukmo Hotel Yogyakarta, Selasa (27/8/2024) malam.

Momen tersebut juga menjadi ajang anggota Fordasi untuk menjalin keakraban dan kebersamaan sembari menikmati pameran dan pentas seni.

Makan malam itu juga menjadi sarana promosi, mengenalkan potensi DI Yogyakarta seperti pariwisata, seni/budaya, kuliner dan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X membacakan sambutan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.

“Selamat datang di Yogyakarta. Semoga, kebersamaan malam ini membawa kita lebih dekat dalam kolaborasi untuk meningkatkan kualitas, memperkokoh persatuan dan kesejahteraan bangsa,” ucap KGPAA Paku Alam X singkat.

Sementara, mewakili Menteri Dalam Negeri, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto Sumito mengingatkan hasil dari pertemuan Fordasi 2024.

Di pertemuan itu, anggota Fordasi perlu menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama satu sama lain, koordinasi kemitraan intensif untuk membangun kerja sama daerah yang lebih spesifik dan konkret.

Baca juga: Fordasi 2024, 9 Provinsi Status Khusus dan Otonomi Khusus Rajut Kolaborasi untuk Bangun Masa Depan


Dengan begitu, daerah bisa mengatasi persoalan bersama, seperti kemiskinan ekstrem, stunting, perubahan iklim, pemanasan global, pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati.

“Saya percaya melalui Fordasi, kita dapat mencari solusi yang efektif dan inovatif untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut melalui kerjasama daerah,” bebernya.

Ia menjelaskan, Kemendagri berupaya memberikan fasilitas dan dukungan dalam pelaksanaan otonomi daerah, termasuk bagi daerah yang diberikan keistimewaan khusus.

Meski demikian, dia juga membeberkan persoalan yang masih muncul di setiap daerah, termasuk angka kemiskinan di DI Yogyakarta yang berada di angka 1,83 persen, lebih tinggi dari angka kemiskinan ekstrem nasional per Maret 2023, sebesar 1,12 persen.

Kemendagri pun merekomendasi pemerintah daerah (pemda) harus proaktif merancang program pengentasan kemiskinan sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal.

Sebelum menutup sambutan, Valentinus mengingatkan setiap pemda untuk berpartisipasi menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Itu tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, Bawaslu atau DKPP tapi semua, termasuk pemerintah, pemda, forkopimda dan stakeholder terkait,” tukas dia. (*)