Gubernur DIY Sri Sultan HB X Hadiri Pengarahan di IKN, Ini Pesan Presiden Jokowi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menghadiri pengarahan Presiden RI, Joko Widodo, kepada kepala daerah seluruh Indonesia di IKN pada Selasa (13/8/2024) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memaparkan bahwa setiap daerah di Indonesia harus memiliki konsep matang terkait pengembangan dan penataan daerahnya masing-masing. 

Jokowi menyontohkan dengan pembangunan IKN.

Menurut Presiden Jokowi, IKN adalah contoh kota masa depan yang dibangun dengan rencana dan konsep untuk masa depan.

Dengan mengusung konsep forest city, yaitu kota hutan, Presiden Jokowi yakin jika daerah lainnya mampu mengonsep pengembangan dan penataan daerahnya masing-masing dengan lebih terstruktur. 

"Saya kira di semua provinsi, kabupaten, dan kota bisa merencanakan, mengonsep kotanya itu ingin dijadikan kota apa. Saya sudah berkali-kali menyampaikan, pengembangan daerah harus bisa dikonsep dan didesain sejak awal. Perencanaan harus ada, detail, dan matang," ungkapnya. 

Di hadapan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia, Presiden Jokowi pun mengatakan, berkaca pada IKN yang didesain sebagai smart city yang nyaman untuk ditinggali, memiliki kualitas udara yang baik.

Untuk itu, ia berharap kota lain juga dapat memperhatikan kualitas udaranya, agar kesehatan masyarakat juga terjaga. 

"Hati-hati untuk kota yang mulai macet, tolong mulai dipikirkan transportasi massalnya. Dan di semua kota yang dekat dengan laut, saya pesan jangan sampai ada yang membelakangi laut. Laut itu harus kita jadikan halaman, bukan di belakang rumah," imbuhnya. 

Berkaitan dengan inflasi, Jokowi mengungkapkan jika inflasi nasional saat ini berada pada posisi yang sangat baik. Inflasi terakhir Indonesia berada di angka 2,13 persen, dari sebelumnya di angka 2,58 persen. 

Baca juga: Jelang HUT ke-79 Kemerdekaan RI, Sri Sultan HB X Terima Duplikat Bendera Pusaka

Untuk menjaga kestabilan inflasi dan mendorong semakin baik, Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk merealisasikan APBD sesegera mungkin. 

"Tolong dijaga daya beli rakyat, dengan segera merealisasikan APBD secepat-cepatnya. Sampai hari ini, realisasi APBD kabupaten/kota masih di angka 31 persen. Ini sangat rendah sehingga peredaran uang rendah, artinya daya beli juga tidak kuat. Realisasi APBD provinsi sedikit lebih baik, sekitar 41 persen. Tapi ini juga masih kurang, tolong dicek lagi agar uang segera beredar," tegas Jokowi.

Presiden Jokowi pun berpesan terkait pelaksanaan pilkada serentak pada November 2024 mendatang.

Kepala Negara meminta urusan anggaran pilkada harus segera selesai. 

Selain itu, persoalan yang berkaitan dengan keamanan, para kepala daerah hendaknya segera melakukan koordinasi dengan Forkopimda masing-masing.