Soal Mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketum Partai Golkar, DPD Golkar DIY: Hal yang Biasa

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. 

Ia berasan, salah satu pertimbangannya adalah dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan. 

"Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Golkar," kata Airlangga dalam video pernyataannya, Minggu (11/8/2024). 

"Secara khusus Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres KH Maruf Amin. Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan wapres terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka," sambungnya.

Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Organisasi sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar DIY, John S Keban, angkat bicara.

Menurutnya, Partai Golkar adalah partai modern dan profesional yang mengedepankan sistem, bukan figur.

"Mundurnya ketua umum di Golkar hal yang biasa saja, tentunya ada banyak pertimbangan yang perlu dilakukan sebelum mengambil keputusan untuk mengundurkan diri," ujar John Keban.

"Pertama pertimbanan pertimbangan pribadi, kedua kepentingan partai dan ketiga pertimbangan kepentingan pemerintahan ke depan dan juga ada hal hal yang sifatnya strategis tentu tidak bisa di bicarakan disini," tambahnya.

Disinggung terkait potensi bergabungnya Presiden Joko Widodo ke Partai Golkar, menurutnya hal tersebut tak akan mudah.

"Itu mimpi orang yang tidak paham Golkar, itu tidak mudah," tandasnya.

Baca juga: Golkar Kota Yogya Yakin Dinamika di Pusat Tidak Pengaruhi Persiapan Pilkada 2024

Sekadar informasi, Airlangga di Golkar mulai naik sejak menjabat Wakil Bendahara DPP Golkar tahun 2004-2009. 

Ia sempat menjadi Ketua Komisi VII DPR RI (2006-2009) membidangi energi, lingkungan hidup, dan ristek dari Fraksi Partai Golkar. 

Airlangga kembali menjadi anggota DPR periode 2009-2014 Dapil Jawa Barat V dan menjabat Ketua Komisi VI yang membidangi perindustrian, perdagangan, UKMK, Investasi, dan BUMN. 

Airlangga juga menjabat Ketua DPP Golkar periode 2009-2015. Pada 2017, dia terpilih menjadi Ketua Umum Golkar. 

Airlangga ditunjuk menggantikan Setya Novanto, yang tersangkut kasus korupsi e-KTP. Airlangga kembali terpilih sebagai Ketum Partai Golkar 2019-2024 dalam Munas X.