Hasil Konferensi Satgas PPKS: Isu Kekerasan Gender dan Seksual Perlu Masuk ke Kurikulum Pendidikan

“Komnas Perempuan bisa melakukan kajian terhadap kebijakan-kebijakan diskriminatif di perguruan tinggi dan melakukan sinergi dengan Kemendikbudristek dalam evaluasi dan revisi perguruan tinggi yang memiliki kebijakan diskriminatif dan berpeluang terhadap kekerasan seksual,” kata Sri.

Di lingkungan media, bisa dilakukan dengan menutup kemungkinan terjadinya kasus kekerasan seksual.

Dengan begitu, lembaga dan organisasi media bisa memberikan perlindungan dan edukasi pada jurnalis dalam peliputan berita serta mempertimbangkan keamanan, keselamatan dan penghindaran cara pemberitaan dan menggunakan istilah yang membuka identitas korban, sejarah seksualitas korban.

“Organisasi jurnalis bisa melakukan pelatihan integrasi perspektif korban dalam menulis berita mengenai kekerasan seksual,” tuturnya.

Hasil rekomendasi ini menurut Sri dapat ditindaklanjuti oleh Perguruan Tinggi melalui Satgas PPKS, Kemendikbudristek, Bappenas, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Organisasi Masyarakat Sipil, hingga media. (ard)