Perjalanan Kajian Muhammadiyah Akhirnya Terima Izin Usaha Tambang: Kami Tidak Plin Plan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Muhammadiyah akhirnya memutuskan untuk menerima izin pengelolaan tambang yang diberikan oleh pemerintah.

Keputusan itu tidak diambil dalam sekejap, melainkan butuh waktu dua bulan untuk mengkaji baik buruknya kesempatan yang diberikan pemerintah tersebut.

“Kami bukan karena plin plan soal tambang, tapi kami membahas dengan cara seksama, dengan memberikan pemahaman dan mendapat masukan dari berbagai unsur di Muhammadiyah,” ujar Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Selama dua hari, Sabtu dan Minggu, 27-28 Juli 2024, Muhammadiyah dengan semua unsurnya melakukan Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan, Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir pun menjelaskan alasan mengapa Muhammadiyah pada akhirnya menerima izin pengelolaan tambang yang diberikan oleh pemerintah.

Menurutnya, Muhammadiyah, ketika mendapatkan tawaran resmi dengan political will yang baik dari pemerintah, tidak serta merta menerima ataupun menolak.

“Kami selalu punya prinsip, menerima, menolak dan melakukan langkah apapun dalam pergerakan Muhammadiyah, itu harus berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Islam dan berbasis pada pemikiran Muhammadiyah, Islam berkemajuan,” terang Haedar.

Maka dari itu, selama dua bulan lebih, pihaknya mengkaji masalah pengelolaan tambang.

Haedar tak memungkiri, Muhammadiyah melihat kelompok yang kontra dan memiliki argumen terkait pengelolaan tambang, salah satunya pengelolaan lingkungan, nasib masyarakat setempat, pengelolaan tambang ilegal, dan lain sebagainya.

“Sebagian kecil juga kemarin ada yang demo. Kami terbiasa dengan situasi seperti itu. Demo maupun kritik sekeras apapun, kami sikapi dan hadapi secara moderat,” beber dia.

Dijelaskan Haedar, pengambilan keputusan Muhammadiyah tidak berdasarkan ikut-ikutan atau tekanan sosial.

“Semuanya kami himpun untuk PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang,” terangnya.

Setelah melalui jalan kajian yang cukup lama, ditambahkan Haedar, PP Muhammadiyah sampai pada satu keputusan, yakni menerima izin pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah.

Dia memastikan, Muhammadiyah akan berusaha maksimal dan penuh tanggung jawab menerima izin tersebut.

Sebagai keseriusan melaksanakan izin pengelolaan tambang, Muhammadiyah telah membentuk satuan tugas khusus untuk pengawasan dan pelaksanaan.

Sebagai ketua satgas tambang itu, Muhammadiyah menunjuk Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy.

Muhadjir sendiri merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Pak Muhadjir sebagai ketua satgas mewakili Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, bukan sebagai Menteri PMK," kata Haedar. ( Tribunjogja.com )