Sekber Pariwisata DIY Diharapkan Bisa Petakan Permasalahan dan Menata Ekosistem Pariwisata

Dengan dibentuknya Sekber Pariwisata, harapannya ada promosi pariwisata yang lebih terkoordinir.

DOK. visitingjogja.jogjaprov.go.id
Tugu Pal Putih Jogja ikon Kota Jogja 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengusulkan pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) pariwisata.

Usulan tersebut disambut baik oleh pelaku pariwisata di DIY.

Pelaksana tugas Ketua Association Of The Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) DIY, Edwin Ismedi Himna, mengatakan Sekber Pariwisata menjadi wadah strategis untuk memetakan permasalahan pariwisata di kabupaten/kota.

“Pariwisata ini kan banyak permasalahannya, perlu ada yang mengkoordinir. Sekber ini akan diisi pelaku, industri, hingga akademisi. Lalu akan mencari solusi (permasalahan pariwisata),” katanya, Kamis (25/07/2024).

Ada beberapa permasalahan pariwisata DIY.

Pertama berkaitan dengan promosi pariwisata yang tidak terintegrasi.

Dengan dibentuknya Sekber Pariwisata, harapannya ada promosi pariwisata yang lebih terkoordinir.

Baca juga: Gumuk Pasir Bantul Bakal Jadi Tempat Wisata Premium

Hal lain yang menjadi pekerjaan rumah Sekber Pariwisata adalah pengembangan destinasi.

Pengembangan destinasi diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Lalu yang penting juga adalah SDM pariwisata. Ini juga menjadi perhatian kami. Ternyata orang Jogja yang ambil (menempuh studi) pariwisata itu minim sekali. Sepertinya minat sekolah pariwisata masih kurang. Ini bisa menjadi ancaman 5-10 tahun ke depan, karena kita akan krisis SDM pariwisata,” terangnya.

Terpisah, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Bobby Ardyanto Setyo Ajie, berharap pembentukan Sekber Pariwisata di DIY mampu mengorkestrasi pariwisata DIY lebih baik. 

Menurut dia, kepariwisataan mengutamakan dari egosentris ke ekosentris.

Sehingga egosentris masing-masing kabupaten/kota harus dihilangkan.

“Ego sektoral harus ditinggalkan, agar bisa membangun orkestrasi yang baik di 4 kabupaten 1 kota. Perlu juga lintas disiplin, dan berorientas jangka panjang dan ujungnya sustainable (berkelanjutan),” ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved