Pemkab Bantul Minta Izin Pemda DIY untuk Buang Sampah ke TPA Piyungan

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul meminta izin ke Pemda DIY untuk membuang sampah di TPA Piyungan.

Pasalnya, saat ini tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) Gadingsari sejak beberapa waktu lalu telah penuh.

"Kami saat kedaruratan sampah di Bantul ini belum bisa mengatasi pengolahan sampah yang ada. Sampah per hari itu ada sekitar 100 ton. Sedangkan, saat ini, kondisi TPSS di Gadingsari sudah penuh sejak Selasa lalu," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul, Bambang, kepada awak media, Senin (22/7/2024).

Lalu, beberapa proyek pembangunan tempat pengolahan sampah di Bumi Projotamansari sendiri pada saat ini belum bisa dipergunakan.

Pasalnya, proyek tersebut sedang dalam proses alias belum rampung.

Selain itu, Bantul juga belum menemukan lokasi lain untuk menjadi TPSS.

Maka dari itu, Pemkab Bantul meminta izin ke Pemda DIY untuk membuang sampah di TPA Piyungan.

Bahkan, izin itu sudah diberikan oleh pihak provinsi, sehingga Pemkab Bantul bakal mulai membuang sampah ke TPA Piyungan pada Selasa (23/7/2024) dan Kamis (25/7/2024).

"Jadi per hari Selasa sama Kamis itu, masing-masing kami bisa membuang sampah di sana sejumlah 300 ton. Kami hanya mendapatkan izin selama dua hari itu saja, karena memang kapasitas di TPA Piyungan sangat terbatas," paparnya.

Baca juga: Pemda DIY Beri Lampu Hijau ke Pemkab Bantul Buang Sampah ke TPA Piyungan, Sekda: Kuota Kami Batasi

Untuk membuang sampah di sana, kata Bambang tidak dapat dilakukan secara asal-asalan.

Di mana, setiap mobil sampah yang masuk harus diatur sesuai rute dan jam akses.

Termasuk dengan nomor plat kendaraan truk yang mengangkut sampah juga harus dicatat agar tetap termonitor dengan baik.

"Tapi, berdasarkan surat dari pak Bupati itu kan Bantul minta kuota untuk dibantu buang sampah di TPA Piyungan dengan total 1.000 ton. Jadi, kalau dihitung, hanya bisa membuang sampah di sana selama Juli 2024 ini saja," urainya.

Dikatakannya, sembari membuang sampah di TPA Piyungan, Pemkab Bantul juga terus berupaya mencari lokasi lain yang menjadi TPSS.

Apalagi, alat pengolahan sampah di TPS yang sedang dibangun saat ini, ada yang baru datang pada September 2024.

"Tapi, untuk pembangunan TPS Argodadi diperkirakan baru bisa dipergunakan sekitar Agustus. Memang target penggunaan pengolahan sampah di sana itu melesat dari target sebelumnya yakni pada Juli. Itu terjadi karena listriknya belum terpasang sempurna, otomatis kan mundur sedikit," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengatakan, bahwa besok dirinya akan bertemu dengan Pemerintah DIY untuk membicarakan soal pengolahan sampah yang komperhensif.

"Karena, Bantul ini salah satu daerah yang mengolah sampah kota. Baik yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Bantul yang mengambil sampah dari kota dibawa ke Bantul. Maka, Bantul ini kan perlu TPST yang banyak dan TPST berkapasitas besar," urainya.

Di lain sisi, Pemkab Bantul dan Pemkot Yogyakarta sudah ada MOU untuk mengolah sampah.

Pasalnya, kata Halim, dua daerah itu harus sama-sama memiliki rasa handarbeni terhadap wilayah DIY. Di mana, etalasenya berada di Kota Yogya.

"Maka, kita juga bersedia, turut bersedia mengolah sampah-sampah itu. Nanti, kira-kira pertengahan Agustus TPST Dingkikan (Argodadi) selesai, TPST Modalan selesai, ITF Bawuran selesai, Tamanan semakin sempura begitu juga dengan ITF Niten," tuturnya.

Kata Halim, TPST atau ITF itu merupakan salah satu bukti bagi Pemkab Bantul untuk mendorong penyelesaian masalah sampah. Apalagi tempat-tempat itu dibangun oleh pihak Pemkab Bantul.

"(TPST) yang dibangun oleh pemerintah kalurahan  itu juga banyak sekali. Sesungguhnya, kalua kita hitung, untuk menyelesaikan masalah sampah Bantul itu kita sudah cukup. Menjadi tidak cukup kapasitasnya, karena kita harus turut mengolah sampah kota. Tapi besok itu saya dipanggil dan ketemu Ngarsa Dalem untuk membicarakan pengolaan sampah dalam jangka panjang," pungkasnya.(*)