Semua OPD di Pemkot Yogya Difungsikan Jadi 'DLH', Keroyok Problem Persampahan

OPD di lingkup Pemkot Yogyakarta diinstruksikan ambil bagian dalam penyelesaian problem persampahan.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Yoseph Hary W
TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN
DEPO SAMPAH: Foto ilustrasi. Pengangkutan sampah dengan alat berat menuju truk di depo sebelah barat Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta, Selasa (22/7/25). 

TRIBUNJOGJA.COM - Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Yogyakarta diinstruksikan ambil bagian dalam penyelesaian problem persampahan.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Ignatius Trihastono, menandaskan, hal tersebut selaras dengan arahan dari Wali Kota Hasto Wardoyo tempo hari.

"Terjemahan lapangannya adalah, semua dinas sekarang adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH)," tandasnya, Kamis (18/9/25). 

Sehingga, program-program yang dikerjakan tidak sebatas pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing OPD, tapi terjun langsung ke upaya penyelesaian secara riil.

Salah satunya, melalui proyeksi pendampingan wilayah, di mana setiap perangkat daerah mendapat amanat untuk mengampu satu atau dua kelurahan.

"Kalau sesuai tupoksi, kami (Dinas Kominfosan) berarti hanya mensosialisasikan kebijakan, dong. Tapi, di sini, kami harus terjun ke masyarakat," cetusnya.

"Mengajak warga bergerak untuk melakukan gerakan Mas Jos yang salah satu basiknya adalah pemilahan sampah di tataran rumah tangga," urai pria yang akrab disapa Kelik tersebut.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah tidak luput dari tanggung jawab itu, mulai dinas, badan, sekretariat, hingga instansi inspektorat sekalipun.

Namun, beban kerja dalam melakukan pendampingan berbeda antara satu dengan yang lain, khususnya untuk OPD yang cenderung besar dan sedang.

"Dinas yang besar (mendampingi) dua kelurahan, lalu yang sedang atau rata-rata satu kelurahan. Kami dapat tugas di kelurahan Rejowinangun, kemarin sudah koordinasi," ujarnya.

"Mulai minggu depan harus ada aksi nyata. Bukan sekadar memantau atau mengevaluasi, tapi juga bersama masyarakat menumbuhkan gerakan berbasis rumah tangga sekaligus dilihat dinamika prosesnya seperti apa," urai Kelik. (aka)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved