Proses Coklit Data Pemilih Pilkada 2024 di Kulon Progo Capai 79 Persen

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo hingga kini masih melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Prosesnya dilakukan oleh para petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Anggota KPU Kulon Progo Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ria Harlinawati mengatakan proses coklit sudah mencapai lebih dari separuhnya.

"Sejauh ini proses coklit sudah mencapai sekitar 79 persen," kata Ria pada Selasa (09/07/2024).

Proses coklit sendiri sudah berlangsung selama dua pekan. Adapun KPU Kulon Progo menargetkan coklit bisa selesai 100 persen di pekan ketiga atau minggu ini.

Menurut Ria, target tersebut ditetapkan agar di pekan terakhir ada waktu untuk melakukan pencermatan kembali.

Terutama terhadap data pemilih yang sudah dilakukan coklit.

"Nanti datanya diperiksa lagi agar memastikan sudah benar-benar akurat, valid, dan tidak ada data pemilih yang tercecer," jelasnya.

Baca juga: Marija Resmi Dapat Rekomendasi DPP Partai Gerindra Maju di Pilkada 2024 Kulon Progo

Ria mengatakan tidak ada kendala berarti dalam proses coklit sejauh ini.

Namun petugas menemukan sejumlah data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), seperti ganda hingga tidak dikenal.

Ia tidak merinci berapa persisnya data pemilih yang TMS, sebab masih dilakukan inventarisasi.

Proses tersebut melibatkan tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulon Progo.

"Nanti dari Disdukcapil akan memeriksa berdasarkan data kependudukan yang dimiliki," ujar Ria.

Proses coklit Pilkada 2024 mengandalkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) serta Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir.

Menurut DPT Pemilu 2024, terdapat sebanyak 348.412 pemilih di Kulon Progo.

Ketua KPU Kulon Progo, Budi Priyana mengatakan sebanyak 1.383 orang direkrut menjadi petugas Pantarlih Pilkada 2024.

Mereka ditugaskan untuk melakukan coklit di 753 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah ditetapkan.

"Pelaksanaannya turut melibatkan pemerintah kapanewon hingga kalurahan," jelas Budi.(*)