Prof Edy Suandi Hamid: Utang dan Pemberantasan Korupsi Jadi PR Berat Bagi Penerus Jokowi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai telah meninggalkan beberapa warisan positif.

Contohnya adalah pembangunan infrastruktur jalan toll yang juga membentang di luar Pulau Jawa, mendorong pembangunan desa dengan dana desa yang cenderung meningkat, dan berbagai hilirisasi dari berbagai sumber daya pertambangan yang kita miliki.

Namun demikian, warisan negatif juga ada, yang berupa meningkatnya korupsi, pelemahan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta kecenderungan utang meningkat.

“Semua ini akan menjadi tugas penggantinya untuk menyikapinya untuk memperbaiki warisan negatif dan melanjutkan warisan positifnya,” ujar Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. dalam diskusi akhir pekan daring dengan tema Warisan Ekonomi di Akhir Masa Jabatan Jokowi pada Minggu (7/7/2024) yang diadakan oleh Forum Guru Besar dan Doktor (FGBD) Insan Cita.

Acara ini juga dihadiri oleh narasumber lainnya seperti Prof. Mudrajad Kuncoro, PhD., Prof. Didik J. Rachbini, Anthony Budiawan, Moh. Jumhur Hidayat, dan dimoderatori oleh Prof. Tika Widiastuti.
 
Menurut Edy, pembangunan di era Presiden Jokowi relatif baik dibandingkan dengan era Presiden SBY, yang terlihat dari indikator Gini Ratio.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Dianggarkan Rp71 Triliun, Ini Kata Ekonom UAJY

Pembangunan infrastruktur selama dua periode pemerintahan Jokowi menjadi salah satu warisan yang menonjol.

“Namun, perpindahan ibu kota masih menimbulkan banyak pertanyaan karena kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja dan target investasi yang belum terpenuhi dengan biaya sangat mahal sekitar Rp 500 triliun,” jelasnya.
 
Prof. Edy juga mengomentari target pertumbuhan ekonomi Jokowi sebesar 6,0-6,2 persen (RPJMN 2020-2024) yang belum terealisasi.

"Inflasi memang fluktuatif, namun dalam 10 tahun terakhir relatif stabil kecuali pada 2022 akibat kenaikan harga komoditas global dan 2020 akibat lemahnya daya beli masyarakat," jelas mantan Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) ini.

Ia menambahkan, Rupiah yang terus mengalami depresiasi dan menembus Rp16.000 pada April 2024, menunjukkan bahwa kebijakan moneter longgar dalam beberapa periode terakhir belum mampu mendongkrak posisi Rupiah.
 
Menjelang akhir masa jabatannya, target tingkat kemiskinan Jokowi sebesar 6,5-7,5 persen (RPJMN 2020-2024) juga sulit tercapai.

Meskipun Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami pertumbuhan dalam kurun 9 tahun, investasi asing dominan mengarah ke sektor sekunder sementara investasi domestik di sektor primer mengalami kenaikan signifikan.
 
Edy juga mengkritisi peningkatan utang yang signifikan dibandingkan dua presiden sebelumnya serta pelemahan lembaga antikorupsi.

"Kebijakan yang diambil tidak berpihak pada pemberantasan korupsi, ini adalah sebuah kemunduran," tegasnya.

Ia menambahkan, meskipun banyak proyek strategis yang dikerjakan selama kepemimpinan Presiden Jokowi, beberapa target seperti tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, utang, dan korupsi masih belum tercapai.
 
"Pembangunan yang terus dilakukan nyatanya masih belum memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia. Banyak pekerjaan rumah bagi pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran yang harus dikerjakan agar target 'Indonesia Emas 2045' tidak hanya menjadi slogan yang terus digaungkan," tutupnya. (*)