Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Dianggarkan Rp71 Triliun, Ini Kata Ekonom UAJY

Ia kembali mewanti-wanti agar anggaran besar itu tidak dikorupsi agar bisa digunakan optimal demi kesejahteraan siswa.

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Muhammad Fatoni
dok.kompas.com
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 

Laporan Reportee Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Program makan bergizi gratis yang dicetuskan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto bakal dianggarkan Rp71 triliun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Dr. Y. Sri Susilo mengatakan penganggaran itu merupakan konsekuensi logis dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dia menjelaskan, APBN 2025 disiapkan Menteri Keuangan per 1 Desember 2024.

“Kalau pandangan saya sebagai ekonom, anggaran besar itu bisa dialokasikan untuk hal lain yang lebih produktif untuk siswa, misalnya peningkatan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” ujar Susilo kepada Tribun Jogja, Senin (24/6/2024).

Dia mengatakan, pemberian fasilitas dan peningkatan dana BOS bisa bermanfaat lebih banyak bagi pelajar.

Dicontohkannya lagi, fasilitas seperti internet, buku menjadi komponen penting untuk proses pembelajaran siswa.

“Tapi ya ini kan kebijakan politik juga. Keputusan ini kan bagian dari janji-janji kampanye,” terangnya.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Diguyur APBN Rp71 Triliun, Ini Tanggapan Warga Jogja

Dia menilai, anggaran besar itu harus digunakan secara hati-hati dan jangan sampai bocor dikorupsi.

“Misalnya, menunya sekali makan dianggarkan Rp25 ribu, jadi Rp15 ribu ketika disuguhkan ke anak-anak. Seperti itu kan sering terjadi,” tutur dia.

Susilo juga sempat menanyakan keterjangkauan dari makan gratis tersebut.

Apalagi, Indonesia ini kan luas dan ada daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti daerah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T.

“Apakah bisa kalau ke daerah seperti itu? Ya memang nanti akan ada desentralisasi kalau tidak bisa sentralisasi. Nanti bisa ke Pemda,” terangnya.

Ia kembali mewanti-wanti agar anggaran besar itu tidak dikorupsi agar bisa digunakan optimal demi kesejahteraan siswa.

“Positifnya, ada multiplier effect. Misalnya, usaha katering di daerah bisa berkembang,” tukasnya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved