DIY Masih Menjadi Provinsi Termiskin di Pulau Jawa, Wakil Ketua DPRD DIY Usul BLT Ditambah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan Legislatif di DPRD DIY turut prihatin melihat rilis Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang menunjukkan DIY masih menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa per Juni 2024. 

Tingkat kemiskinan di DIY disebut masih 10,83 persen atau 445.550 penduduk di provinsi ini yang hidup di bawah garis kemiskinan. 

"Saya prihatin terkait data itu, DIY itu step penanganan kemiskinannya jelas. Itu kan angka kemiskinan secara total," ujar Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, Kamis (4/7/2024).

Huda menyatakan, meskipun angka kemiskinan secara total di DIY masih tinggi, pihaknya mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemda DIY dalam menurunkan angka kemiskinan. 

Apalagi kedalaman dan keparahan kemiskinan di DIY sudah semakin membaik. 

Namun anggota fraksi PKS ini meminta Pemerintah DIY dapat mempercepat penurunaan angka kemiskinan secara signifikan dalam satu atau dua tahun ke depan. 

Untuk bisa mewujudkan hal itu, perlu adanya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Huda mengusulkan beberapa langkah strategis di antaranya memperbesar volume Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin.

Selain itu memberikan makan sehat bagi warga miskin ekstrem yang kekurangan kalori. 

Pemerintah DIY juga diharuskan memperkuat, memperluas, dan memperbanyak pemberdayaan UMKM.

"Ini adalah rapor (merah) yang diberikan BPS setiap tahun. Kita berupaya mengentaskan kemiskinan dengan model pekerjaan pemberdayaan, pemerataan pembangunan dan wisata. Langkah itu kita perbaiki dan saya minta diberikan penaganan khusus kepada warga yang miskin terutama miskin ekstrem," tegas Huda.

Baca juga: DIY Kembali Jadi Provinsi Termiskin di Pulau Jawa Berdasarkan Data BPS per Juni 2024

Disinggung apakah sejauh ini pemberian bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran, Huda menilai volume atau kuotanya saja yang perlu ditambahkan. Sebab saat ini baru 8.000 ribu lansia yang mendapatkan BLT.

"Perlu adanya tambahan kuota BLT, selama ini kan belum bisa merata," ujarnya.

Tingginya angka kemiskinan di DIY, lanjut Huda juga dikarenakan banyak proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun di DIY tidak memberikan dampak signifikan.

Padahal pembangunan infrastruktur seharusnya bisa direlasikan atau berhubungan langsung dengan penurunan kemiskinan.

Huda mencontohkan, pembangunan Bandara YIA dan jalan tol yang tidak berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan di DIY. Apalagi para pekerja dan material yang digunakan banyak yang berasal dari luar DIY.

"Misalnya itu tol, kita hanya ngerti oh ada tol. Tetapi kita enggak ngerti itu yang kerja dari mana, ambil materialnya dari mana, kita gak ngerti. Masyarakat di DIY yang bekerja berapa persen enggak ngerti," imbuhnya.

Berdasar data yang dirilis BPS, DIY menjadi provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di pulau Jawa yakni sebesar 10,83 persen atau jumlahnya sebesar 445,55 ribu disusul kemudian Jawa Tengah di tempat kedua dengan persentase 10,47 atau sebanyak 3,70 juta, dan di tempat ketiga yakni Jawa Timur dengan persentase 9,79 persen atau sebanyak 3,98 juta penduduk.  (*)