DIY Kembali Jadi Provinsi Termiskin di Pulau Jawa Berdasarkan Data BPS per Juni 2024

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Juni 2024, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menempati posisi sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa dengan tingkat kemiskinan mencapai 10,83 persen. 

Angka ini menunjukkan bahwa terdapat 445.550 orang di DIY yang hidup di bawah garis kemiskinan. 

Namun, secara umum persentase penduduk miskin di DIY turun 0,21 poin persen dibandingkan Maret 2023, dan turun 0,66 poin persen dibandingkan September 2022. 

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, mengatakan bahwa Pemerintah DIY sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

Salah satunya dengan memberikan bantuan biaya hidup bagi warga lansia melalui Jaring Sosial Lansia (JSLU) yang menyasar 8.000 orang. 

Selain itu, terdapat pula program pengembangan wilayah selatan yang fokus pada pemberdayaan masyarakat di kawasan tersebut. 

Program wilayah selatan ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan pembangunan yang terjadi di DIY. 

"Dengan fokus pada pengembangan wilayah selatan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan di DIY," ujar Beny. 

Baca juga: Sekda DIY Sebut Tumpukan Sampah di Sleman Capai 923 Ton dan di Kota Yogyakarta Sebanyak 5.000 Ton

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengakui bahwa meskipun angka kemiskinan secara total masih tinggi, namun kedalaman dan keparahan kemiskinan di DIY membaik jauh. 

Ia pun meyakini bahwa dalam satu atau dua tahun ke depan akan ada penurunan kemiskinan yang cukup signifikan.

"Saya prihatin terkait data itu, DIY itu step penanganan kemiskinannya jelas. Itu kan angka kemiskinan secara total, tapi kemudian kita mesti melihat angka kedalaman dan keparahan kemiskinanya. Nah angka ini memang muncul terus, tapi kalau kita melihat kedalaman dan keparahanya, DIY itu membaik jauh," terang Huda. 

"Memang angka secara global masih tinggi tapi dibandingkan tahun lalu berkurang cukup signifikan," lanjutnya. 

Lebih lanjut politisi PKS ini menekankan pentingnya sinergi antar OPD dalam penanganan kemiskinan. 

Huda juga mengusulkan beberapa langkah strategis, seperti memperbesar volume Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin, memberikan makan sehat bagi warga miskin ekstrem yang kekurangan kalori serta memperkuat, memperluas, dan memperbanyak pemberdayaan UMKM.

"Karena ini adalah raport (merah) yang diberikan BPS setiap tahun. Kita berulaya mengentaskan kemiskinan dengan model pekerjaan pemberdayaan, pemerataan pembangun dan wisata. Langkah itu kita perbaiki dan saya minta diberikan penaganan khusus kepada warga yang miskin terutama miskin ekstrem," ujar Huda.

"Sesuai data BPS itu kan kemiskinan yang dimaksud karena kurang kalori, jadi ya berikanlah mereka makan sehat. Program BLT untuk masyarakat miskin dalam satu atau dua tahun menjadi prioritas menurut saya," lanjutnya. 

Disinggung apakah sejauh ini pemberian bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran, Huda justru menilai volume atau kuotanya saja yang ditambahkan. (*)