Bawaslu Bantul Pantau Pergerakan Fenomena Poster Dukungan Peserta Pilkada 2024

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Bawaslu Bantul memantau pergerakan fenomena poster dukungan dari orang yang tidak diketahui identitasnya terhadap bakal calon bupati dan wakil bupati Pilkada Bantul 2024. 

Pasalnya, sejak beberapa waktu terakhir, fenomena itu mulai ramai berseliweran di media sosial dan pesan WhatsApp. 

"Namun, kami tidak bisa lebih jauh melakukan justifikasi bahwa itu tindakan melanggar atau tidak. Karena memang saat ini belum masuk tahapan pencalonan (peserta Pilkada)," kata Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, kepada Tribunjogja.com, Selasa (18/6/2024).

Baca juga: KPU Sleman Rekrut 3.000 Pantarlih untuk Pilkada 2024

Tidak hanya itu saja, lanjut Didik, saat ini mereka yang kerap dijunjung sebagai peserta Pilkada belum bisa menjadi subyek pengawasan Pilkada secara regulasi.

Pasalnya, saat ini belum masuk tahapan pencalonan peserta Pilkada.

Maka dari itu, pemantauan yang dilakukan oleh Bawaslu Bantul adalah berkaitan dengan sisi muatan dari poster yang berseliweran di media sosial. 

Dikatakannya, bila mana di dalam poster itu terdapat unsur-unsur muatan negatif atau menjelek-jelekkan sesuatu, maka pihaknya akan memberikan peringatan kepada para pembuat poster tersebut maupun kepada masyarakat.

"Walau saat ini belum masuk pada masa pencalonan, tetapi bisa dimungkinkan itu ada potensi-potensi yang mengarah kepada ujaran kebencian," urai Didik.

Sambungnya, tidak hanya poster yang berseliweran di media sosial saja yang menjadi obyek pengawasan oleh Bawaslu Bantul, Pihaknya juga bakal melakukan pengawasan terhadap poster, baliho dan sejenisnya yang terpasang secara offline di sejumlah tempat.

"Tapi, kalau pengawasan secara offline, nanti penindakannya adalah dari sisi cara pemasangan mereka," tutur dia.

Menanggapi fenomena yang ada, kini Bawaslu Bantul bakal lebih menggencarkan edukasi terkait Pilkada kepada masyarakat. Baik itu edukasi yang dilakukan secara online maupun offline.

"Lalu, sejauh ini, kami juga melakukan antisipasi kerawanan Pilkada dengan membangun komunikasi bersama KPU dan Diskominfo setempat," jelas Didik.

Menurutnya, dua instansi itu memiliki peran penting dalam mewujudkan Pilkada yang damai dan dapat berjalan secara kondusif. Apalagi, KPU berhubungan langsung dengan peserta Pilkada dan Diskominfo mempunyai kanal-kanal masif.

"Upaya-upaya itu dilakukan agar masyarakat tidak mendiskreditkan seseorang atau melontarkan ujaran-ujaran kebencian," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, baru-baru ini, beredar di pesan WhatsApp, foto Bupati Bantul pertahana, Abdul Halim Muslih dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul, Aris Suharyanta, diedit bersanding untuk maju Pilkada 2024.