KPU Kulon Progo Akan Masifkan Sosialisasi Pilkada 2024 Demi Tingkatkan Partisipasi Masyarakat

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pemilu 2024 pada Jumat (26/04/2024).

Salah satu bahan evaluasi adalah terkait partisipasi masyarakat sebagai pemilih.

Ketua KPU Kulon Progo , Budi Priyana mengatakan pihaknya akan lebih masif dalam melakukan sosialisasi terkait Pilkada 2024 ke masyarakat.

"Kami terutama akan lebih mengedepankan sosialisasi tatap muka," kata Budi.

Program tersebut didasarkan pada hasil evaluasi partisipasi masyarakat di Pemilu 2024.

Sebab proses evaluasi dinilai belum sepenuhnya sempurna.

Apalagi Budi juga mengatakan masyarakat Kulon Progo lebih menghendaki sosialisasi dalam bentuk pertemuan tatap muka.

Sebab mereka merasa lebih mendapatkan informasi jika sosialisasi dilakukan dalam bentuk tatap muka.

"Sosialisasi tatap muka tidak hanya dalam bentuk pertemuan, tapi juga di tempat-tempat umum seperti pasar hingga tempat wisata," jelasnya.

Baca juga: INI 20 Nama Terjaring Golkar di Bursa Pilkada Bantul, Sleman, Yogya, Gunungkidul, Kulon Progo 2024

Budi menargetkan tingkat partisipasi di Pilkada 2024 minimal 80 persen.

Target ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi Pilkada 2017 yang sebesar 79,2 persen.

Namun target tersebut berbeda dengan angka partisipasi di Pemilu 2024 yang mencapai 88,15 persen.

Alasannya, ada perbedaan situasi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), di mana banyak warga Kulon Progo secara administrasi kependudukan masuk DPTA, namun mereka berada di perantauan.

"Sedangkan mereka belum tentu bisa kembali ke Kulon Progo untuk menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2024, ini akan berpengaruh pada tingkat partisipasinya," ujar Budi.

Anggota KPU DIY Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Sri Surani menilai KPU Kulon Progo perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Termasuk meningkatkan pengetahuan mereka terkait Pemilu dan Pilkada.

Ia secara khusus menyebut kondisi Pemilu dan Pilkada sangatlah berbeda.

Baik dari sisi potensi konflik hingga rentang kepentingannya.

"Anggota KPU Kulon Progo harus bekerja keras memastikan seluruh masyarakat terpapar informasi agar nanti bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar," kata Sri.( Tribunjogja.com )