HOAX! Hasil Hitung Suara di Malaysia dan Taiwan Telah Selesai Dilakukan

TRIBUNJOGJA.COM - Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim hasil penghitungan suara di Malaysia dan Taiwan telah selesai dilakukan.

Dalam unggahan tersebut, tertulis persentase hasil penghitungan suara yang dimenangkan oleh paslon nomor urut 2, dengan narasi sebagai berikut :

“Di Taiwan and Malaysia Anda sudah menang Jendral”

Terkait hal tersebut, Kementerian Kominfo RI menyatakan bahwa klaim hasil penghitungan suara di Malaysia dan Taiwan adalah tidak benar atau hoax.

Faktanya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari membantah adanya hasil hitung cepat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di luar negeri.

Hal itu disampaikan guna menjawab perolehan suara kandidat Pemilu 2024 yang ramai beredar di sosial media.

Namun demikian, jika ada hasil suara dari luar negeri dapat dipastikan hal itu adalah salah.

Sebab, KPU tidak melakukan penghitungan suara di mana pun sebelum 14 Februari 2024.

Baca juga: HOAX! Prabowo-Gibran Didiskualifikasi dan Pemilu 2024 Ditunda

Terkait hari dan tanggal pemungutan suara untuk Pemilu 2024 di luar negeri diatur berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 122 tahun 2024. Pelaksanaan Pemilu 2024 dapat dilakukan lebih awal.

Namun demikian, jadwal pemungutan suara untuk WNI yang ada Malaysia dilakukan pada 11 Februari 2024 dan di Taiwan adalah 14 Januari 2024.

Dengan demikian, hasil perolehan suara sebagaimana yang tersebar di Facebook adalah tidak benar.

Menjelang Pemilu 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau agar warga masyarakat mewaspadai penyebaran informasi hoax.

Kondisi itu harus menjadi perhatian bersama. Pasalnya, keberadaan hoax mengenai Pemilu tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi namun berpotensi memecah belah bangsa.

Tidak hanya menyasar para capres dan cawapres, isu hoax dan disinformasi yang ditemukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap Pemilu.

Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika mendapatkan informasi yang dapat dimanipulasi atau diselewengkan.

Kominfo pun turut mengimbau agar masyarakat selalu merujuk sumber-sumber tepercaya seperti situs pemerintah dan/atau media yang kredibel.(*)