Pemkab Kulon Progo Salurkan Beras Bantuan CPP ke 57.642 KPM

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo mulai menyalurkan beras bantuan yang berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk tahun 2024.

Penyaluran dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kulon Progo .

Kepala DPP Kulon Progo , Drajat Purbadi mengatakan beras CPP tersebut disalurkan ke 12 kapanewon.

"Berasa CPP disalurkan ke 57.642 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh kapanewon," jelas Drajat pada Selasa (30/01/2024).

Ia menjelaskan penyaluran beras CPP akan dilakukan setiap bulan. Setiap KPM akan menerima 10 kilogram (kg) beras per bulan.

Drajat mengatakan penyaluran beras CPP di Kulon Progo akan berlangsung selama 6 hari.

Prosesnya sudah dimulai sejak Senin (29/01/2024) kemarin.

"Per harinya akan kami salurkan ke 2 kapanewon," ujarnya.

Temon dan Panjatan jadi kapanewon pertama yang menerima beras CPP.

Baca juga: KPPS di Kulon Progo Terima Uang Transportasi Pelantikan Hari Ini

Rencananya penyaluran terakhir dilakukan pada 5 Februari mendatang di Kapanewon Samigaluh dan Kalibawang.

Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo , Ni Made Dwipanti Indrayanti secara simbolis menyerahkan beras bantuan CPP di Kalurahan Kedundang, Temon. Sebanyak 288 KPM di Kedundang menerima beras CPP yang totalnya mencapai 2.880 kg.

Ia mengatakan penyaluran beras bantuan CPP merupakan program rutin tahunan. Tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang membutuhkan, terutama beras.

"Beras bantuan CPP ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di Kulon Progo," kata Made.

Ia juga menilai adanya beras CPP bisa membantu Pemkab Kulon Progo dalam mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat.

Seperti kemiskinan yang bisa menyebabkan terjadinya stunting dan gizi buruk.

Beras CPP ini juga diharapkan bisa menjaga kestabilan harga beras di pasaran agar tidak melonjak. Itu sebabnya Made meminta agar proses penyalurannya dilakukan lewat koordinasi yang intensif dan efektif.

"Jangan sampai terjadi miskomunikasi yang bisa mengganggu proses pemberian bantuan," ujarnya.( Tribunjogja.com )