HOAX! KPU Mengubah Format Debat Capres-Cawapres 2024 Menjadi Tanpa Penonton

TRIBUNJOGJA.COM - Beredar sebuah informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah format Debat Capres-Cawapres 2024 menjadi tanpa penonton.

Faktanya, klaim pada unggahan tersebut tidaklah benar atau hoax.

KPU menegaskan bahwa Debat Capres-Cawapres 2024 tetap dihadiri penonton.

Namun, KPU tidak menyelenggarakan kegiatan nonton bareng (nobar).

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan masing-masing paslon memiliki kuota undangan 75 orang sehingga total tamu undangan sejumlah 225 orang.

Selebihnya adalah tamu undangan lain yang diundang oleh KPU.

Dengan demikian, tidak benar KPU menghapus kehadiran penonton dalam Debat Capres-Cawapres 2024, melainkan hanya tidak menyelenggarakan nobar.

Baca juga: HOAX! Menlu Retno Marsudi Minta Pengungsi Rohingya Dipulangkan dalam Forum PBB

Berikut jadwal debat di tahun 2024 :

- Debat Ketiga, Minggu, 7 Januari 2024.
Peserta : Capres
Tema: Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.

- Debat Keempat, Minggu, 21 Januari 2024.
Peserta :  Cawapres
Tema: Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.

- Debat Kelima, Minggu, 4 Februari 2024.
Peserta : Capres
Tema: Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi

Tema: Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi

Adapun menjelang Pemilu 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau agar warga masyarakat mewaspadai penyebaran informasi hoax.

Kondisi itu harus menjadi perhatian bersama. Pasalnya, keberadaan hoaks mengenai Pemilu tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi namun berpotensi memecah belah bangsa.

Tidak hanya menyasar para capres dan cawapres. isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap Pemilu.

Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika mendapatkan informasi yang dapat dimanipulasi atau diselewengkan.

Kominfo pun turut mengimbau agar masyarakat selalu merujuk sumber-sumber tepercaya seperti situs pemerintah dan/atau media yang kredibel.(*)