Pemkab Kulon Progo Pilih Skema Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Gerbang Samudra Raksa

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo mengambil pilihan terakhir untuk pengelolaan Gerbang Samudra Raksa (GSR) di Kapanewon Kalibawang.

Pasalnya, tahap lelang yang terakhir dibuka juga tidak membuahkan hasil.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo, Triyono, mengatakan tidak ada peminat hingga pendaftaran lelang ditutup.

Pendaftaran sendiri dibuka pada 13-22 November 2023 lalu.

"Sebenarnya ada 1 pendaftar, tapi dokumennya kurang lengkap," ungkapnya pada Rabu (13/12/2023).

Lelang pengelolaan GSR sendiri sudah diupayakan beberapa kali.

Awalnya, nilai sewa GSR ditetapkan sebesar Rp 609 juta per tahun untuk masa sewa selama 5 tahun.

Namun lelang gagal mendapatkan peminat sehingga evaluasi terhadap nilai sewa dilakukan.

Setelah evaluasi, nilai sewa GSR turun signifikan menjadi Rp239 juta per tahun usai dihitung ulang.

"Aset yang dinilai tidak produktif tidak disertakan sehingga nilai sewanya bisa turun signifikan," jelas Triyono.

Gagalnya lelang yang kesekian kalinya membuat Pemkab Kulon Progo langsung memilih opsi terakhir, yaitu skema Perjanjian Kerjasama (PKS).

Skema ini dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga seperti pengelola wisata atau Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).

Triyono mengklaim sudah ada peminat sehingga skema PKS dipilih.

Nantinya tiap peminat akan memaparkan bagaimana mereka mengelola GSR dan pengembangannya dengan melibatkan UMKM.

"Nanti tinggal dikerjasamakan dengan pihak yang paparannya paling sesuai," ujarnya.