Sultan Berharap Kabupaten/ Kota Segera Realisasikan Desentralisasi Pengelolaan Sampah

TRIBUNJOGJA.COM - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap, kabupaten/ kota bisa segera merealisasikan desentralisasi pengelolaan sampah .

Hal ini, akan berimplikasi terhadap rencana desain penataan TPST Piyungan yang turut mengalami perubahan.

Kendati pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) masih memungkinkan dijalankan, namun kesepakatan dengan investor membuat Pemda DIY tidak jadi melakukan investasi pada proyek ini.

“Provinsi kan tidak jadi investasi, karena (pihak) industri yang mau kerja sama dengan Pemda DIY yang akan membiayai, jadi kita yang tidak perlu mengeluarkan uang. Tapi kami akan coba memindahkan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan-bantuan sosial dalam rangka pengelolaan sampah bisa beralih ke kabupaten/kota,” ungkap Sultan.

“Nah saya kan perlu ketemu Wali Kota dan Bupati-Bupati dulu, mereka mau tidak. Sebelum ketemu tentu saya tidak berani bicara, karena mereka juga pasti kan mau investasi untuk mengolah sampah , kita (Pemda DIY) hanya mengkoordinir,” imbuh Sri Sultan.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI, Brahmantio Isdijoso mengatakan, pertemuan yang digelar dengan Sultan, Senin (6/11/2023), digelar dalam rangka untuk mengefektifkan dukungan yang diberikan oleh Menteri Keuangan RI dalam pengelolaan sampah di wilayah DIY.

Baca juga: Pemda DIY Minta Kabupaten/Kota Wujudkan Desentralisasi Pengolahan Sampah per Januari 2024

Sejak tahun 2022 Menteri Keuangan RI memberikan fasilitas yang disebut dengan project development facility untuk persiapan KPBU dengan mengembangkan fasilitas yang ada di Piyungan.

“Jadi proyek ini memang berproses dan kita ini berdiskusi kembali dengan perkembangan yang ada per hari ini. Kami juga mendengarkan arahan-arahan Bapak Gubernur, bagaimana supaya desainnya nanti sesuai dengan policy beliau,” ungkapnya.

Brahmantio menjelaskan, Sri Sultan berharap pengelolaan sampah yang berjalan ke depannya sesuai dengan prinsip policy pengelolaan sampah nasional, di mana daerah-daerah, dalam hal ini kabupaten/kota harus punya peranan yang signifikan.

“Kabupaten/kota jangan hanya bergantung pada provinsi saja. Kan masyarakat yang menghasilkan sampah adalah masyarakat kabupaten/kota, jadi aparat pemerintahan daerah kabupaten/kota harus juga lebih sigap mengurusi sampah,” imbuhnya.

Dalam hal pengembangan TPST Piyungan, Brahmantio mengatakan, sebagai tindak lanjut usai pertemuan kali ini, timnya akan melakukan pertemuan langsung dengan tim Pemda DIY.

Dalam pertemuan itu nanti akan dibahas pula perumusan desain yang lebih cocok untuk pengembangan TPST Piyungan yang lebih cocok dengan situasi saat ini.

“Desain ini nantinya juga akan dirumuskan dalam konteks recovery ekonomi, khususnya ekonomi daerah setelah pandemi. Jadi semuanya mengarah pada kebijakan yang inklusif, artinya bersama-sama berfokus pada pemulihan ekonomi yang lebih cepat,” paparnya. ( Tribunjogja.com )