Sapa Aruh Sri Sultan HB X : Lurah dan Pamong Harus Netral dan Jaga Kondusifitas Pemilu 2024

“Dalam hal ini, termasuk juga semua pegawai pemerintah yang dibiayai APBD. Tentu harus netral karena di OPD masing-masing mereka wajib membuat pakta integritas," ujarnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan DIY Nayantaka, Suhadi mengatakan, pada prinsipnya kegiatan ini adalah deklarasi seluruh masyarakat DIY untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu 2024.

Menurutnya, para Lurah dan pamong kalurahan para kades, lurah juga meminta arahan kepada Sri Sultan agar mereka benar-benar bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan saat pemilu.

"Nantinya juga akan ada kesepakatan bersama tentang saling menghormati perbedaan dan mengedepankan kepentingan umum, memperkokoh bhineka tunggal ika dalam kehidupan bermasyarakat sebagai keluarga besar NKRI. Dengan demikian pesta demokrasi mendatang bisa dilaksanakan dengan baik," paparnya.

Dikatakannya, pesta demokrasi di Indonesia masih memiliki potensi benturan dan friksi di masyarakat akibat perbedaan pandangan politik. Belum lagi masih adanya kemungkinan munculnya politik identitas yang bisa memecah belah bangsa.

"Pesta ya pesta tapi jangan kelewat batas, apalagi sampai mencederai sosial kemanusiaan. Jadi ikrar deklarasi ini diharapkan membuat pemilu bisa dilaksanakan dengan lebih baik," ujarnya.( Tribunjogja.com )