Sapa Aruh Sri Sultan HB X : Lurah dan Pamong Harus Netral dan Jaga Kondusifitas Pemilu 2024

TRIBUNJOGJA.COM - Ribuan perangkat kalurahan di DIY hadiri acara 'Jogja Nyawiji ing Pesta Demokrasi’ di Monumen Jogja Kembali, Sabtu (28/10/2023). 

Pada kegiatan yang dimotori oleh Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan DIY Nayantaka ini juga akan dilakukan Sapa Aruh oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X .
 
Dalam Sapa Aruh tersebut, Sri Sultan mengungkapkan bahwa Pemilu Serentak 2024, tidak semata-mata digelar untuk mengisi Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, serta kursi-kursi Dewan.

Tetapi selain proses pembelajaran politik untuk mendewasakan berdemokrasi, juga titik tolak awal estafet kepemimpinan menuju Indonesia yang sejahtera, berkeadilan dan bermartabat.

Untuk itu, ‘Jogja Nyawiji ing Pesta Demokrasi, diharapkan menjadi pemantik kohesi, yang mampu melindungi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dari destruksi sosial-politik.

“Seiring semangat ‘Jogja Nyawiji ing Pesta Demokrasi’, inilah tugas lurah dan pamong untuk menjadi kekuatan moral, turut meredam konflik emosional, mengajak masyarakat serta memberdayakan Jagawarga,  untuk menjaga pesta demokrasi dengan mengedepankan nurani, nalar, dan akal sehat,” ungkapnya.

Pemilu damai dan lancar hanya bisa terlaksana, apabila lurah dan pamong mengedepankan sikap netral, mengedepankan kondusifitas dan kohesi sosial.

Baca juga: Sultan HB X Gelar Sapa Aruh Jelang Pemilu, 7.000 Lurah dan Pamong Desa Akan Banjiri Monjali Besok

“Harapan saya adalah, agar rakyat tidak terkotak-kotak hanya karena berbeda calon dan aspirasi. Apalagi hujat-menghujat dan bermusuhan, karena berada di pihak yang berbeda kubu dan partai,” katanya.

Sultan menyatakan bahwa masyarakat menginginkan kemajuan dan kemartabatan bangsa, bukan menjadikan Pemilu sekadar ajang perebutan kekuasaan semata.

Dalam kesempatan tersebut, Ngarsa Dalem juga menyinggung terkait perkembangan teknologi, media sosial yang kerap menjadi kubangan pergunjingan sosial sebagai senjata dalam pertarungan politik.

Kondisi itulah  yang dikhawatirkan akan mempertajam polarisasi masyarakat.

Disebutnya, dalam polarisasi, proses komunikasi semacam itu, tidak punya niat pada keinginan untuk berunding, malah cenderung menjadi etalase ego pribadi, dimana seorang amatir pun dapat bertingkah layaknya politisi atau ahli.

“Sudah bukan rahasia, berita di media sosial kerap dijadikan alat konfirmasi keyakinan bagi masing-masing kubu, yang terlanjur berlumur kebenaran versinya sendiri. Di Era Post-Truth inilah, fakta bersaing dengan hoax dan kebohongan untuk dipercaya,” ungkapnya.
 
Oleh karenanya, Sultan berpesan agar masyarakat dapat  mewaspadai potensi bahaya dari polarisasi. Perlu ada pemahaman bersama, bahwa beda pandangan politik sah-sah saja, namun kedewasaan berpikir mutlak diperlukan.

“Karena, ada kekhawatiran soal keIndonesiaan kita, seiring lunturnya persaudaraan, dan luruhnya Indonesia sebagai rumah bersama, hanya karena kontestasi politik semata,” tandasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono menyatakan bahwa ASN, termasuk pihak penyelenggara pemerintahan dalam hal ini Lurah dan pamong kalurahan harus netral.

Semua sudah memiliki aturannya dan tentu juga ada sanksinya, baik berat, sedang maupun ringan.