KemenPAN RB Tinjau Langsung Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi di Kota Magelang

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Tim Evaluator Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menyambangi Kota Magelang untuk evaluasi usulan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Evaluasi lapangan itu dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang, pada Selasa (19/9/2023) siang.

Mereka disambut dan didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Kota Magelang RR Sri Mulatsih beserta jajarannya, Inspektur Daerah Kota Magelang Deddy Eko Sumarwanto dan jajarannya, serta OPD terkait. 

KemenPAN RB diwakili tiga orang untuk meninjau langsung sejumlah titik pelayanan masyarakat di kantor Disdukcapil dan Mall Pelayanan Publik (MPP).

Plt Kepala Dinas Disdukcapil Kota Magelang, RR Sri Mulatsih, menuturkan evaluasi lapangan ini merupakan tahapan lanjutan setelah pemaparan atau uji materi yang sudah dilakukan pada 4 September 2023.

"Tim ingin melihat atau mencocokkan ketika kita kemarin sudah melewati uji materi pada 4 September 2023 di Inspektorat. Dengan paparan itu, di lapangan seperti apa, baik di penerapan inovasi, proses pelayanan, proses pengaduan termasuk keamanan data," jelas Sri.

Sri mengaku membangun kawasan integritas sejak tiga tahunlalu dengan harapan Dinas Dukcapil di Kota Magelang berhasil meraih predikat WBK.

Dengan penetapan ini, kata dia, masyarakat akan yakin bahwa seluruh layanan Disdukcapil tidak dipungut biaya alias gratis. 

"Dengan WBK ini, masyarakat terjamin bahwa pelayanan Disdukcapil Kota Magelang betul-betul gratis, bebas pungli, jauh dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), jadi kami bisa melayani masyarakat itu sama," imbuhnya.

Sri melanjutkan, Dinas Dukcapil Kota Magelang telah menggulirkan sejumlah peningkatan pelayanan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

Antara lain; Si Bulan Aksi Ibu Pulang Bawa Akta Kelahiran), Si Sakti (Aksi Siap Antar Akta Kematian), Jempolan (Jemput Bola Layanan), Si Titak (Aksi Tim Tanggap KIA) yang telah bekerja sama dengan 7 perusahaan swasta untuk memberikan kemudahan-kemudahan anak.

"Inovasi kami yang baru ada Silahkan Mas, yaitu layanan konsultasi dan aduan masyarakat. Kami sudah sampaikan inovasi ini, termasuk menyampaikan dokumen pengaduan yang masuk. Setelah tahapan evaluasi lapangan ini, nanti ada tahapan panel di KemenPAN RB yang melibatkan berbagai lembaga, diantaranya Ombudsman dan KPK," katanya.(*)