Ganjar Pranowo Jawab Soal Presiden Boneka dan Citra PDI Perjuangan

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Ganjar Pranowo, bakal calon presiden PDI Perjuangan, mendapat pertanyaan saat menghadiri acara "3 Bacapres Bicara Gagasan" di Grha Sabha Pramana UGM, Selasa (19/9/2023).

Pertanyaan untuk Ganjar Pranowo datang dari Syarifah, mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata API Yogyakarta asal Pambusuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Syarifah bertanya kepada Ganjar Pranowo mengenai anggapan presiden boneka dan citra PDI Perjuangan di mata masyarakat.

"Bagaimana tanggapan Bapak mengenai citra PDI Perjuangan di mata masyarakat saat ini, yang kita tahu dalam tanda kutip selalu menjadi ejekan di media sosial? Bukankah itu sinyal penolakan?" tanya Syarifah, disusul tepuk tangan para penonton yang hadir di Grha Sabha Pramana UGM.

Ganjar Pranowo pun angkat bicara terkait pertanyaan yang disampaikan Syarifah.

Baca juga: Anies Baswedan: Penentuan Proyek Strategis Nasional Perlu Libatkan Publik

"Bagus. Terima kasih. Presiden adalah presiden. Ia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada. Titik. Tidak ada koma. Dari waktu ke waktu, kamu bisa menilai, bagaimana sebuah keputusan bisa diambil. Se-boneka apa mereka mendapat pengaruh dari luar," kata Ganjar.

"Apakah dari pengusungnya? Apakah intervensi dari proksi negara lain atau dari kelompok? Kalau kemudian satu per satu bisa diperbandingkan, maka penilaian itu bisa kami dapatkan. Tapi, presiden adalah orang yang disumpah untuk menjalankan konstitusi. Ia punya independensi penuh," tegasnya.

Sementara menjawab pertanyaan soal citra PDI Perjuangan, menurut Ganjar, tidak ada demokrasi tanpa partai politik.

"Saya mau cerita sedikit. Saat seusia Anda, saya sudah anggota partai dan semua orang nyinyir. Ketika demonstrasi di bunderan UGM, saya sampaikan kepada teman 'demonstrasi terus, kok, nggak pernah ada hasil. Apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti masuk ke dalam sistem untuk bisa mengambil keputusan'," kata Ganjar.

Baca juga: Anies Baswedan Jawab Solusi Sandwich Generation: Jangan Jadikan Itu Beban tapi Sumur Pahala

"Saya masuk partai. Saya diledek. Lalu, saya menjadi anggota DPR. Saya akhirnya diminta memimpin beberapa panitia khusus untuk menyusun undang-undang kewarganegaraan. Saya menjadi ketua panitia khusus undang-undang partai politik. Saat itu, ketika isu gender muncul, saya putuskan 30 persen pengurus partai politik adalah perempuan. Dengan tangan saya, ada keputusan. Ada manfaat," kata Ganjar.

"Saya sekolah di UGM. Saya tidak pernah lupa sejarah UGM, bagaimana Kraton Yogyakarta, kampus dan kampung menjadi satu. Pada saat itulah ada peran besar Sri Sultan Hamengku Buwono X. Beberapa partai politik tidak setuju Undang-Undang Keistimewaan DIY. Sekitar 10 menit saya putuskan. Ketua panitia kerja atau panja bernama Ganjar Pranowo. Sejak putusan itu, Undang-Undang Keistimewaan DIY lahir setelah belasan tahun tidak pernah putus," lanjutnya.

"Saya akhirnya menjadi gubernur, dipercaya masyarakat. Saya hanya minta satu, yakni tidak ada korupsi. Maaf, saya harus ceritakan. Saya mencopot dua kepala dinas karena terindikasi korupsi. Saya harus memutuskan. Komitmen anti-korupsi," tambahnya.

Baca juga: Ganjar Pranowo: Enam Pilar Strategis untuk Capai Bonus Demografi

Di hadapan ribuan civitas akademika, Ganjar juga bercerita bukan tanpa sebab benci terhadap kemiskinan.

Asal muasalnya, mantan Gubernur Jawa Tengah itu  berasal dari keluarga yang tidak mampu secara finansial.

"Saya dari kecil berasal dari keluarga tidak mampu (secara ekonomi). Saya menjadi dendam kepada kemiskinan," ujarnya.