Gagasan Keadilan yang Diusung Bacapres Anies Baswedan, Singgung Tanah Rakyat yang Dibangun Jalan Tol

TRIBUNJOGJA.COM - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan menjelaskan secara tegas akan memasukkan unsur keadilan dalam kebijakan-kebijakan yang akan dibuat ketika terpilih dalam Pemilu 2024 mendatang.

Gagasan tersebut diungkapkan dalam acara bertajuk "Bacapres Bicara Gagasan" yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) berkolaborasi dengan Narasi Mata Najwa di Grha Sabha Pramana UGM, Selasa (19/9/2023).

Pernyataan Bacapres yang diusung Partai Nasdem tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan Dr Mada Sukmajati, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.

Baca juga: Warung Mi Ayam di Pengasih Kulon Progo Digasak Maling, 9 Tabung Gas 3 Kg Raib

"Parpol yang mencalonkan Pak Anies memilih nama koalisi perubahan tentunya nama ini fondasi utama berbagai program Pak Anies. Sejauh mana perubahan ini akan implementasikan? Apakah perubahan total, perubahan mayor, atau minor? Kalau dalam ujian skripsi revisi minor, mayor, atau ujian ulang?" tanya Mada.

Gubernur DKi Jakarta Periode 2017–2022 tersebut menekankan bahwa gagasan perubahan itu berbeda dengan skripsi.

"Kalau skripsi barangnya sudah jadi. Ini bicara Indonesia ke depan. Produk berikutnya apa yang sudah dikerjakan sampai dengan sekarang dimulainya bukan 2014, 2019, 2009, dikerjakan 1945. Kita sebagai bangsa, merdeka untuk meraih keadailan sosial yang dikatakan pada tahun 1945," terangnya.

Anies Baswedan mengatakan gagasan perubahan yang ia usung akan memasukan unsur keadilan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Ia pun mencontohkan kebijakan rekrutmen mahasiswa baru apakah sudahkah mencerminkan prinsip keadilan.

"Sudahkan siapa saja berhak mendapatkan kesempatan (pendidikan) yang sama? Kalau belum koreksi," tegasnya.

Selanjutnya ia juga membawa persoalan pembangunan infrastruktur.

"Sudahkan pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang setara bagi semua? Contoh konkret jalan tol. Jalan tol yang sekarang dibangun lebarnya mungkin 80 meter. Dia membebaskan tanah rakyat, tanahnya dibeli, kemudian rakyatnya pindah. Bolehkah rakyat menyertakan tanahnya di situ sehingga ketika tol dibangun sampai kapanpun keuntungan dari jalan tol itu juga diterima oleh orang-orang yang punya tanah yang di atasnya dibangun jalan tol. Ini prinsip keadilan. Jadi bukan tidak dilanjutkannya, tapi dikerjakan dengan memberi keadilan," urainya.

Menurutnya, rakyat yang dilewati jalan tol tidak hanya bisa menjadi penonton mobil-mobil mewah yang melintas.

Tapi juga mendapatkan kesempatan untul merasakan keuntungan investasi jalan tol. (Kur)