Tak Mau Kalah Bersaing dengan Generasi Muda, 384 Aparat Desa Kabupaten Bojonegoro Diwisuda di UNY

Menteri Desa PDTT juga meminta pada Bupati Bojonegoro untuk menganggarkan biaya studi lanjut S2 bagi para alumni RPL Desa UNY.

Penulis: Hanif Suryo | Editor: Muhammad Fatoni
Dok. Istimewa
Wisudawan UNY peraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi program RPL Desa Kabupaten Bojonegoro berfoto pada sesi wisuda, Minggu (17/9/2023) kemarin. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebanyak 284 aparat desa tersebut meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, BUMdes atau pengelola wisata serta Karang Taruna dan PKK dari Kabupaten Bojonegoro menjalani prosesi wisuda di UNY, Minggu (17/9/2023) kemarin.

Wisuda program RPL Desa Kabupaten Bojonegoro tersebut terdiri dari 16 orang dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, 186 orang dari Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, dan 182 orang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) RI Prof. (HC), Dr. (HC), Drs. Abdul Halim Iskandar, M.Pd dalam sambutannya mengatakan bahwa investasi sumber daya manusia mahal bisa diukur dengan material, namun bila diukur dengan nilai yang akan diraih dan masa yang akan ditempuh dengan investasi itu maka tidak ada kata mahal.

Menteri Desa PDTT juga meminta pada Bupati Bojonegoro untuk menganggarkan biaya studi lanjut S2 bagi para alumni RPL Desa UNY.

"Saya menyaksikan sesuatu yang luar biasa, bukan hanya sekedar satu investasi bangsa namun sebuah langkah bagus yang diambil Bupati Bojonegoro yang didukung Rektor UNY dan jajarannya sehingga hal ini terwujud. Saya berani menyatakan bahwa hal ini bukan hanya pertama di Indonesia tapi yang pertama di dunia," papar Abdul Halim Iskandar.

Lebih lanjut Abdul Halim mengatakan, dalam KTT Asean di Bali menyepakati dibentuknya Asean Villages Network yang ditindaklanjuti dengan pertemuan kepala desa se-Asean dimana Indonesia diwakili 9 kepala desa yang terbagi atas tiga kategori yaitu desa digital, desa wisata dan desa dengan produk unggulan.

Menurut pria kelahiran 14 Juli 1962 tersebut mengatakan bahwa yang paling banyak berbicara dalam pertemuan itu adalah kepala desa dari Indonesia karena saking banyaknya keberhasilan pembangunan desa yang telah diraih.

Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi UNY tersebut menegaskan bahwa pengabdian pada warga masyarakat yang tidak pernah dibayangkan bisa dikonversi menjadi perkuliahan hari ini telah dibuktikan bahwa mengabdi-pun menjadikan kita sarjana dengan tidak banyak tambahan.

"Hal ini penting diglorifikasi untuk mengubah paradigma berpikir kita bahwa sarjana hanya duduk di bangku kuliah selama 4 tahun” ujarnya. Bojonegoro menjawab bahwa aparat desa juga bisa menjadi sarjana. Menteri Desa PDTT juga menegaskan pentingnya sikap, perilaku, etika bagi aparat desa yang sekarang telah memiliki tambahan atribut gelar sarjana.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Dr. Hj. Anna Mu’awanah, M.H program RPL Desa ini adalah yang pertama kali ada di Indonesia dengan beasiswa RPL 2022-2023 sebanyak Rp 21,4 miliar untuk dana UKT bagi 999 orang program S1 dan Rp 5,5 milyar dana UKT bagi 250 orang program S2.

"Kelulusan ini tidak membuat Anda mengetahui segalanya. Akan tetapi setelah lulus Anda harus lebih siap mempelajari segala hal terutama dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat di desa,"

"Terus jaga nama baik almamater dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta buktikan dengan karya nyata menuju kemandirian desa untuk Indonesia maju," pesan Bupati.

Wanita kelahiran 3 Februari 1968 itu menyatakan program RPL Desa membawa dampak positif diantaranya meningkatnya kualitas sumber daya manusia karena aparatur pemerintahan desa merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan dan partisipatif.

Selain itu kemampuan dan keterampilan pengelola BUM Desa juga meningkat untuk mengembangkan usaha dengan memanfaatkan potensi/aset desa agar menghasilkan pendapatan dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli desa guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Di sisi lain kapasitas tenaga profesional pendamping desa juga meningkat dalam memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

Sumber: Tribun Jogja
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved