Tiga Usulan Ketua Komisi B DPRD DIY Atasi Harga Beras yang Melonjak di DI Yogyakarta

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Harga bahan pokok jenis beras di sejumlah pasar di DI Yogyakarta mengalami kenaikan.

Hal ini turut menjadi perhatian beberapa anggota legislatif di DPRD DIY.

Warga masyarakat, khususnya ibu rumah tangga mulai mengeluhkan kenaikan ini. 

Baca juga: Satlantas Polresta dan Dishub Kota Yogyakarta Gelar Razia Uji Emisi, Wacanakan Tilang

Pemerintah pusat pun sudah berupaya mengantisipasi, termasuk menambah impor. 

"Hasil pemantauan di lapangan, pagi ini Kamis (14/9/2023) harga beras kualitas medium naik sekitar Rp50 sampai Rp100 per Kg dari harga dua hari lalu," kata Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wilandari, Kamis siang.

Ia menjelaskan, pada September 2022 harga beras medium sekitar Rp11.000 per Kilogram. 

Namun di bulan yang sama pada tahun ini, beras dengan kualitas yang sama harganya sudah mencapai Rp13.500 per Kilogram. 

Andriana Wilandari, biasa dipanggil Ndari, sudah melakukan pemantauan lapangan di beberapa pedagang beras di Yogyakarta.

Ditemukan adanya kenaikan harga beras pada semua jenis, baik yang kualitas medium maupun premium. 

Meskipun harga naik, dari sisi persedian terpantau masih aman dan cukup sehingga masyarakat tidak perlu merasa panik.

"Kami berharap harga beras ini segera kembali keposisi normal agar tidak menjadi beban baru bagi masyarakat," terang dia.

Menurutnya, karena sekarang ini masuk tahun politik, kenaikan harga beras ini sangat rawan dipolitisasi.

"Ini sangat mungkin dipolitisasi. Padahal penyebabnya banyak, termasuk dampak El Nino dan juga kebijakan berbagai negara yang selama ini jadi eksportir membatasi untuk cadangan pangan domestiknya," terang dia.

Politisi perempuan dari Fraksi PDIP ini juga mengusulkan ada beberapa langkah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk mengatasi permasalahan harga pangan ini.

Upaya jangka pendek yang disarankan, Pemda DIY bersama kabupaten dan kota segera melakukan operasi pasar dengan sasaran yang teridentifikasi sehingga tepat sasaran. 

Hal ini akan melengkapi program bansos pemerintah pusat berupa subsidi beras pada keluarga kurang mampu.  

Dalam jangka menengah, penguatan kapasitas produksi padi oleh petani DIY perlu ditingkatkan. 

"Perbaikan infrastruktur pertanian menjadi prioritas. Selain itu, stimulus dan edukasi pupuk ramah lingkungan sangat penting karena komponen biaya pertanian yang cukup tinggi selain upah tenaga kerja juga biaya pupuk," terang dia.

Dalam jangka panjang, Ndari mengungkapkan perlunya program kemandirian pangan diwujudkan secara berkelanjutan. 

Pendekatan budaya, seperti pengembangan Lumbung Mataraman, menjadi salah satu model untuk kemandirian pangan. 

Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi yang memiliki inovasi pertanian. (hda)