Penjajakan Buntu, Pemkot Yogyakarta Gagal Realisasikan Lahan Pengolahan Sampah di Daerah Lain

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kerja sama antar daerah yang diupayakan Pemkot Yogyakarta untuk merealisasikan lahan pengolahan sampah secara mandiri rupanya menemui jalan buntu.

Upaya yang sudah ditempuh selama lebih kurang dua tahun terakhir itu, sampai sejauh ini urung membuahkan hasil, sehingga TPST Piyungan pun tetap dijadikan 'andalan'.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribun Jogja, sejak tahun lalu Pemkot Yogyakarta telah menjajaki kerja sama dengan Pemkab Gunungkidul guna merealisasikan lahan pengolahan limbah.

Akan tetapi, kabar terkait penjajakan tersebut seolah menguap begitu saja, seiring kesepakatan yang gagal terjalin di antara kedua daerah tingkat dua di DIY itu.

Baca juga: VIRAL Puluhan Mahasiswa Jepang Ikuti Kirab dengan Busana Gagrak Mataraman di Kaliagung Kulon Progo

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, menuturkan, bahwa pihaknya sudah berupaya mengantisipasi kondisi TPST Piyungan yang overload dengan menjajaki lahan di daerah lain.

Namun, setelah berusaha selama dua tahun, pihaknya tak kunjung menemui kesepakatan, yang membuat lahan pengolahan sampah pun urung terealisasi.

"Kita sejak dua tahun lalu sudah melakukan penjajakan dengan daerah lain di luar Kota Yogya, tapi tampaknya belum ada kecocokan. Sudah dua tahun lalu, kita melalukan upaya bagaiamana untuk bekerjasama dengan daerah lain," tandasnya, Selasa (29/8/2023).

Singgih merinci, bentuk kerja sama yang ditawarkan Pemkot adalah berupa pembelian atau penyewaan sebuah lahan di daerah lain, untuk kemudian dibangun tempat pengolahan limbah yang bersumber dari wilayahnya.

Hal tersebut, tentu menjadi opsi paling realistis bagi Kota Yogyakarta, yang mengalami kendala keterbatasan lahan.

"Kerja sama dengan daerah lain, misal penyediaan lahan oleh daerah lain, kemudian kami menyewa atau membeli, untuk dibangun tempat pengolahan sampah, itu sebenarnya sangat memungkinkan," ungkapnya.

"Sudah dua tahun kami melakukan penjajakan dengan daerah lain. Tapi, tampaknya belum ada kecocokan. Jadi, kita belum menemukan partner yang cocok," imbuh Singgih.

Bahkan, katanya, di sampinh dengan daerah lain, penjajakan pun ditempuh Pemkot Yogyakarta dengan kalangan swasta yang dinilai bisa membantu mengurai sengkarut perlimbahan. Hanya saja, langkah tersebut ternyata juga gagal berbuah hasil positif, meski ia tidak merinci letak atau poin-poin yang membuat kespakatan antar pihak urung terealisasi.

"Bahkan, kami penjajakan dengan swasta, investor juga. Kalau ada investor yang bisa menyediakan lahan, kemudian peralatan dan investasi. Jadi, sampah tinggal kami kirimkan ke sana," urai orang nomor satu di Kota Yogya itu.

"Dengan membayar (sesuai tarif) tonasi tertentu. Misalnya, setiap 1 ton sampah dengan nilai berapa, itu saya rasa sangat memungkinkan. Karena kami memang kesulitan lahan, itu menjadi persoalan," pungkasnya. (aka)