Peneliti Senior BRIN : Pendanaan Lembaga Survei Harus Transparan

Tetapi fenomena (menggiring jawaban survei) itu memang ada, ya?

Suatu ketika terjadi silang sengkarut karena marah kepada lembaga survei. Pada tahun 2008 waktu itu Pilkada Jatim karena hasil survei bagaimana gitu sehingga daerah tersebut tidak terima. Jadi pahamilah, Indonesia ini majemuk yang sebagian besar pendidikannya belum tinggi. Maka yang diperlukan adalah proses pembelajaran. Kita harus sabar dan harus punya empati.

Ini kan istilahnya berpihak pada wong cilik jangan merasa kalau sudah lembaga survei sarjana semua. Saya menganggap lembaga survei sebagai penyempurna dari media. Kalau media kurang ini dibantu oleh lembaga survei bagaimana literasi atau edukasi kepada masyarakat. Ini boro-boro edukasi, malah menyorongkan lawannya.

Dalam enam bulan kebelakang terjadi suatu koalisi yang dinamis dan kemudian selalu mulai memadat ketika injury time? Apakah ini fenomena umum di negara demokrasi atau hanya ciri khas Republik Indonesia?

Kita masih belajar demokrasi. Jadi learning by doing. Kita sepakat berdemokrasi sejak 1998 dan pemilu pertama 1999. Semenjak itu kita juga diberikan pembelajaran dengan sistem partai pemilu banyak bahkan ekstrem. Karena ratusan partai politik lahir pada pemilu 1999, yang bisa ikut pemilu 48 baru mulai berkurang sampai saat ini di pemilu 2024 sudah di bawah 25. Sekarang ini 16 partai politik peserta pemilu.
Apa yang kita pelajari dari lima pemilu di level nasional dan di level daerah itu ada 1.500 pilkada di level kabupaten/kota. Lesson dan learn ini jadi catatan berharga dan penting bagi partai politik serta bagi kita semua.

Supaya menyongsong pemilu 2024 ini ada persiapan yang jauh lebih matang. Persiapan yang lebih memadai sehinggi kita semacam naik kelas dalam berdemokrasi dalam berpemilu kita. Naik kelas itu semestinya diekspresikan melalui partai politik yang sudah melembaga. Ketika melembaga punya party identity maka sebetulnya sosialisasi tidak perlu dilakukan.

Kita masyarakat sudah merasa memiliki partai. Tidak perlu lagi melakukan door to door. Karena seharusnya partai politik itu tidak hanya saat pilkada atau pemilu pilpres tetapi setiap saat dia terus menerus menyosialisasikan apa platform partainya dan apa programnya.

Dan itu sangat menguntungkan bagi partai maupun rakyat. Sehingga tercerahkan masyarakat. Kita itu heboh kalau mau pilkada, heboh kalau mau pilpres, heboh kalau mau pemilu legislatif. Nah, kita sudah mau enam kali pemilu agaknya tertatih-tatih karena tidak cukup mengambil pembelajaran untuk peningkatan kualitas. Jadi katakan pemilu serentak yang lalu di 2019 banyak kekurangan, ada distorsi, ada penyimpangan.
Seharusnya adalah tekad yang bulat bahwa di pemilu 2024 kita tidak boleh mengalami itu lagi. Itu enggak terjadi kelihatannya. Maka memang kekuasaan itu cenderung power to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Ini yang terjadi pada Indonesia yang menurut saya kita belum mampu memutus mata rantai legacy. Dengan nilai-nilai demokrasi yang kita sepakati.

Memang kita tidak mencontek demokrasi ala Amerika, Jerman, ataupun Italia. Ini Indonesia kita yang masyarakat komunal dan tentu memiliki nilai budaya yang mulia ini harus disatupadankan supaya kita tidak tercabut dari akar.

Tapi fenomena bahwa koalisi di Republik Indonesia ini cair dan baru memadat ketika injury time apakah wajar?

Itu menunjukkan partai politiknya tidak melembaga. Ketika partai tidak mampu melakukan institusional pelembagaan tadi maka akan terekspresikan ketika melakukan koalisi. Istilahnya kita menuju koalisi yang mengerucut tetapi sangat cair alias bubrah (pertengkaran). Tidak jaminan sudah satu tahun menjalin hubungan MoU di tengah jalan bubrah.

Ini menunjukkan partai politik belum melembaga. Partai-partai koalisi bukan didasarkan atas kesamaan platform dan program yang akan dieksekusi dalam lima tahun. Minimal itu. Yang terjadi hanya kecocokan chemistry antara ketua umum parpol. Lalu siapa mendapat apa deal sehingga tidak terformat dan tidak terukur. Itu masalahnya.

Banyak orang berpendapat koalisi jalan memadat itu tergantung dari bergaining take and gift, siapa memberi apa lalu saya dapat. Kalau dulu kita menyebutnya politik dagang sapi. Apakah kondisi kita masih demikian?

Jadi deal-nya ke sana memang sudah sampai kalau koalisi ini menang saya berapa untuk di kabinet. Lalu bagaimana untuk pileg apa saja yang saya diduduki untuk alat perlengkapan di parlemen. Kita duduk di komisi mana saja. Kalau memang itu yang menonjol lalu tercecer apa yang menjadi tujuan kepentingan nasional kita. Padahal pemilu itu esensinya arena untuk suksesi dan cara untuk mengkoreksi.

Rezim yang ada untuk perbaikan yang akan datang. Kita tidak dapat karena terlalu banyak lobi-lobi yang betul-betul akhirnya bukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Memang pemilunya langsung tapi sebetulnya dari elite dipilih untuk rakyat. Ini yang makanya mengapa rakyat harus cerdas. Pemilih kita ini harus betul-betul digerakkan bukan untuk memilih karena uang.